UUD 1945

Pasal 14 ayat (2) UUD 1945

Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Amnesti

Penghapusan hukuman bagi individu atau kelompok yang telah melakukan pelanggaran hukum.

Abolisi

Penghapusan atau pembatalan suatu peraturan atau hukum yang berlaku.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Lembaga legislatif yang mewakili rakyat dalam pengambilan keputusan politik.

Pasal 23 ayat (3) UUD 1945

Jika DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan RAPBN tahun lalu.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)

Rencana keuangan tahunan yang diajukan oleh pemerintah untuk disetujui oleh DPR.

RAPBN tahun lalu

Anggaran yang telah disetujui dan digunakan pada tahun sebelumnya.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

Mahkamah Konstitusi

Lembaga peradilan yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD dan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara.

Uji undang-undang

Proses pemeriksaan kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar.

Sengketa kewenangan lembaga negara

Perselisihan mengenai batasan dan hak yang dimiliki oleh lembaga negara.

Pembubaran partai politik

Proses hukum yang mengakibatkan hilangnya status hukum suatu partai politik.

Perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Ketidaksetujuan mengenai hasil pemilihan yang diadakan untuk memilih pejabat publik.