2. dr armaidi - SPM Bidang Kesehatan (PMK No.4 Tahun 2019)

definisi Sistem Pelayanan Minimal (SPM)

• ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal

• Merupakan kewajiban bagi pemerintah Daerah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya → Diberlakukan secara nasional untuk seluruh Pemerintahan Daerah

Prinsip SPM

• Merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu secara universal.

• Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah

• Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah provinsi maupun kabupaten/kota

• Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya

• Berlaku secara nasional

peraturan terbaru yang mengatur tentang SPM kesehatan di Indonesia

Permenkes No.4 tahun 2019

definisi SPM bidang kesehatan

ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

SPM Kesehatan terdiri atas

• SPM kesehatan daerah provinsi

• SPM kesehatan daerah kabupaten atau kota

bentuk SPM Kesehatan Daerah Provinsi

• pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi

• pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

bentuk SPM Kesehatan Daerah kab/kota

• Pelayanan kesehatan ibu hamil;

• pelayanan kesehtana ibu bersalin

• pelayanan kesehatan bayi baru lahir

• pelayanan kesehtaan balita

• pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

• pelayanna kesehatan pada usia produktif

• pelayanan kesehatan pada usia lanjut

• pelayanan kesehatan penderita hipertensi

• pelaynana kesehatan penderita diabetes melitus

• pelayanan kesehatan orang dengan ggn jiwa berat

• pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

• pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)

prinsip SPM kesehatan daerah kabupaten atau kota

promotif dan preventif melalui pendekatan keluarga

yang mencakup pelayanan yg bersifat promotif dan preventif

• peningkatan kesehatan

• perlindungan spesifik

• diagnosis dini dan pengobatan tepat

• pencegahan kecacatan

• rehabilitasi

pelayanan dasar SPM kesehatan

• dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pem daerah maupun swasta

• dilaksankaan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan

• untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan

aspek kinerja dalam SPM

capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

aspek biaya dalam SPM

Perhitungan pembiayaan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan memperhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak terjadi duplikasi anggaran.

aspek pencatatan dan pelaporan dalam SPM

Pelaksanaan pelayanan dasar dicatat dan dilaporkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Menteri Kesehatan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan tdd

1. standar jumlah dan kualitas barang atau jasa

2. standar jumlah dan kualitas personil/SDM kesehatan

3. petunjuk teknis atau tatacara pemenuhan standar

komponen petunjuk teknis atau tatacara pemenuhan standar

• pernyataan standar

• pengertian

• mekanisme pelayanan

• capaian kerja

• teknik perhitungan biaya

peran pemerintah pusat dalam SPM

• penyiapan kebijakan/pedoman

• mendukung peningkatan saran dan prasarana

• memenuhi kebutuhan dokter spesialis SDM

• membantu peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui dana dekon

• meningkatkan peran lintas sektor

• koordinasi dan bimbingan : rakernas , binwil terpadu, dll

peran pemerintah provinsi dalam SPM

• penyiapan peraturan daerah untuk melaksanakan SPM diwilayhanya

• memenuhi anggran yang dibutuhkan

• melaksankana SPM yang menjadi tanggung jawabnya dan membantu pencapaian SPm di kab atau kota

• memenuhi kebutuhan SDM dan meningkatkan kapasitas SDM provinsi

• membantu distribusi SDM kab/kota (khusus dokter umum)

• menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di provinsi dan sistem rujukan dari kab/kota di wilayahnya

• melakukan monev dan pembinaan di provinsi dan kab/kota di wilayahnya

• koordinasi dan bimbingan : rakerdas dll

peran pemerintah kab/kota pada SPM

• penyaiapan peraturan daerah untuk melaksankaan SPM di wilayahnya

• memenuhi anggaran yang dibutuhkan

• melaksnaakan SPM yg menjadi tanggungjawabnya

• memenuhi kebutuhan dan distribusi SDM di wilayahnya

• menyiapkan sarana da prasarana yang dibutuhkan

• melaksnaakan pendekatan keluarga dan integrasi kegiatan

• melakukan ` dan pembinaan di wilayahnya

• koordinasi lintas sektor