Kisi-kisi Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 7 ASAT 2025/2026

0.0(0)
Studied by 0 people
call kaiCall Kai
Locked
learnLearn
examPractice Test
spaced repetitionSpaced Repetition
heart puzzleMatch
flashcardsFlashcards
GameKnowt Play
Card Sorting

1/16

flashcard set

Earn XP

Description and Tags

Flashcards ini mencakup poin-poin utama berdasarkan kisi-kisi soal Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) kelas 7, mulai dari sejarah Pancasila, norma, keberagaman, hingga NKRI.

Last updated 12:08 PM on 6/1/26
Name
Mastery
Learn
Test
Matching
Spaced
Call with Kai
Chat

No analytics yet

Send a link to your students to track their progress

17 Terms

1
New cards

Apa tujuan utama pembentukan BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan)?

Untuk menyelidiki dan mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia yang merdeka.

2
New cards

Siapa tokoh yang mengusulkan lima dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI?

Soekarno.

3
New cards

Apa yang menjadi fokus utama dalam kesepakatan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Panitia Sembilan?

Rumusan dasar negara Indonesia, terutama bagian pembukaan yang memuat tujuh kata terkait kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.

4
New cards

Apa makna Pancasila sebagai Philosofische Grondslag menurut pidato Soekarno 1 Juni 1945?

Pancasila sebagai fundamen, filsafat, jiwa, dan hasrat sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi.

5
New cards

Mengapa para pendiri bangsa bersedia mengubah rumusan sila pertama Piagam Jakarta menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'?

Demi menjaga persatuan, kesatuan, dan integrasi nasional karena keberagaman latar belakang bangsa Indonesia.

6
New cards

Apa hakikat norma dalam kehidupan bermasyarakat?

Sebagai aturan atau pedoman tingkah laku manusia yang bersifat mengikat untuk mencapai ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

7
New cards

Memberikan bantuan kemanusiaan kepada sesama merupakan perwujudan dari nilai Pancasila sila ke-berapa?

Sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).

8
New cards

Tindakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan sengketa merupakan penerapan nilai Pancasila sila ke-berapa?

Sila ke-4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan).

9
New cards

Apa yang dimaksud dengan unsur konstitutif berdirinya suatu negara?

Unsur mutlak yang harus terpenuhi meliputi adanya wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat.

10
New cards

Apa yang dimaksud dengan unsur deklaratif dalam konteks berdirinya sebuah negara?

Pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun de jure.

11
New cards

Apa faktor utama yang sering menjadi penyebab perubahan gaya hidup masyarakat dari tradisional ke modern di lingkungan global saat ini?

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

12
New cards

Apa makna Deklarasi Djuanda bagi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Menyatakan bahwa laut di antara dan di dalam kepulauan Indonesia adalah bagian tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan NKRI, bukan laut bebas.

13
New cards

Apa dasar pertimbangan bangsa Indonesia memilih bentuk negara Kesatuan daripada negara Serikat?

Untuk menjaga kedaulatan dan mencegah perpecahan antar wilayah yang memiliki latar belakang budaya berbeda, sesuai dengan semangat proklamasi.

14
New cards

Sanksi berupa pengucilan oleh warga sekitar merupakan ciri dari pelanggaran norma apa?

Norma kesopanan atau norma kesusilaan (norma sosial).

15
New cards

Di mana letak tujuan utama negara Indonesia dicantumkan dalam konstitusi?

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4.

16
New cards

Apa perbedaan antara perilaku inklusif dan eksklusif dalam menyikapi keberagaman ras?

Perilaku inklusif adalah sikap terbuka dan menerima perbedaan sebagai bagian dari kesatuan, sedangkan eksklusif adalah sikap membatasi diri dan merasa golongan sendiri lebih baik.

17
New cards

Bagaimana hubungan pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia?

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu secara mandiri dalam kerangka NKRI.