Flashcard Pancasila dan Kewarganegaraan

Daftar istilah dan konsep penting terkait Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, serta Hak dan Kewajiban Warga Negara berdasarkan latihan soal Pendidikan Pancasila.

Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Hubungan antara ideologi dan konstitusi, di mana Pancasila merupakan dasar dari pembentukan UUD NRI Tahun 1945.

Pluralisme

Sikap dan keyakinan bahwa perbedaan dalam pandangan agama, kepercayaan, dan perbedaan lainnya adalah sesuatu yang sangat penting.

Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Pasal yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945

Pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan tentang hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Pasal yang menjelaskan tentang kewajiban menghormati hak asasi orang lain.

Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Pasal yang mengatur tentang kebebasan masyarakat Indonesia dalam memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Sila ke-3 Pancasila

"Persatuan Indonesia", sila yang paling mencerminkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika serta mengakui keberagaman sebagai kekuatan dalam persatuan NKRI.

Bhinneka Tunggal Ika

Semboyan negara yang memberikan landasan moral untuk mendorong persatuan dalam keberagaman dan menghormati hak-hak individu.

Definisi Hak menurut Sudikno Mertokusumo

Hak didefinisikan sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Pembagian Kewajiban menurut Curzon

Curzon membagi kewajiban menjadi 5 jenis, di antaranya adalah kewajiban primer dan kewajiban publik.

Subsidi Program BPJS

Bantuan subsidi dari pemerintah untuk warga negara yang bergerak di sektor kesehatan.

Kewajiban Warga Negara

Tindakan hukum yang harus dilakukan warga negara, seperti membayar pajak dan retribusi serta taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku.

Tantangan Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Kondisi seperti ketidaksetaraan serta potensi konflik dan ketidakstabilan akibat ketidakseimbangan penerapan hak dan kewajiban.