MELAKSANAKAN PRINSIP- PRINSIP KEDAULATAN SESUAI DENGAN UUD NRI TAHUN 1945

Demokrasi Parlementer

Yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh Perdana Menteri dan melaporkan pertanggungjawaban ke parlemen (DPR).

Demokrasi Terpimpin

Yaitu sistem demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Demokrasi Pancasila

Yaitu sistem demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila secara keseluruhan.

Transmigrasi

Program pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia.

Orde Baru

Masa pemerintahan Soeharto yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Reformasi

Perbaikan sistem menuju yang lebih baik setelah pengunduran diri Soeharto.

Amandemen

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali.

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga yang dibentuk untuk melawan korupsi.

TIPIKOR

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, undang-undang yang dirumuskan untuk menangani tindak pidana korupsi.

DPD

Dewan Perwakilan Daerah, lembaga negara baru yang dibentuk.

Komisi Yudisial

Lembaga negara yang bertugas mengawasi hakim dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Konstitusi

Lembaga negara yang bertugas memutuskan sengketa yang berkaitan dengan konstitusi.

Founding Fathers

Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno, anggota BPUPKI yang mengusulkan rumusan Pancasila.