1. Perkembangan demokrasi di
   Indonesia terjadi pasang surut,
   dari masa kemerdekaan sampai
   sekarang ini. Dalam
   perkembangannya, demokrasi di
   Indonesia terbagi dalam
   beberapa fase pelaksanaan
   demokrasi, yaitu sebagai berikut.

2. PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI NEGARA
   REPUBLIK INDONESIA

   1.Demokrasi
   Parlementer
   1945 – 1959

   2.Demokrasi
   Terpimpin

   1959 – 1966

   3.Demokrasi
   Pancasila

   1966 – 1998

3. MAKNA DEMOKRASI
   PARLEMENTER

   Yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh Perdana
   Menteri dan melaporkan pertanggungjawaban ke
   parlemen (DPR). Sementara posisi presiden saat
   itu hanya sebagai kepala negara (lambang).

   UUD yang digunakan yaitu Konstitusi RIS (Republik
   Indonesia Serikat) dan beralih ke UUD Sementara
   1950.

4. PERISTIWA-PERISTIWA DALAM
   PELAKSANAAN DEMOKRASI
   PARLEMENTER

Bentuk negara Indonesia adalah Serikat, yang terdiri
dari beberapa negara bagian.

Masyarakat menolak bentuk negara serikat, dianggap
taktik Belanda memecah belah Indonesia. Kita kembali
ke negara kesatuan pada 17 Agustus 1959.

Perdana Menteri sering kali berganti, karena
ketidakpuasaan parlemen (DPR) terhadap kinerja
kabinet. Akibatnya pemerintahan tidak stabil, banyak
pemberontakan, kekecewaan masyarakat di daerah
dan pertentangan ideologi.

Berhasil dilaksanakan Pemilu pertama tahun 1955
untuk memilih anggota DPR dan Konstituante
(badan perumus UUD baru pengganti UUD
Sementara 1950).

Konstituante gagal menjalankan tugasnya.
Anggotanya lebih mementingkan
partai/golongannya.

Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959,
menyatakan pembubaran Konstituante dan UUD
1945 berlaku kembali sebagai aturan bernegara.

Dekrit Presiden menandai berakhirnya Demokrasi
Parlementer dan Indonesia memasuki masa
Demokrasi Terpimpin.

5. ISI DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

• Pembubaran
  badan
  konstituante

• pembentukan
  Dewan
  Pertimbangan
  Agung Sementara
  (DPAS)

• memberlakukan
  kembali UUD
  1945 dan tidak
  berlakunya UUD
  Sementera 1950

pembentukan
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat Sementara
(MPRS)

6. MAKNA DEMOKRASI TERPIMPIN

• Periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama.

• UUD yang digunakan adalah UUD Negara Republik
  Indonesia Tahun 1945 dengan sistem demokrasi
  terpimpin.

• Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat
  Pancasila, yaitu dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
  dalam permusyawaratan/perwakilan. Akan tetapi,
  Presiden Soekarno mengartikan ”terpimpin” sebagai
  pemusatan kekuasaan negara ditangannya.

7. PERISTIWA-PERISTIWA DALAM
   PELAKSANAAN DEMOKRASI
   TERPIMPIN

   Kesalahan mengartikan konsep “terpimpin” menimbulkan penyimpangan
   terhadap Pancasila dan UUD 1945.

   • Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup oleh MPR Sementara.

   • Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan Penpres (penetapan
     presiden).

   • Presiden membubarkan DPR dan membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR).

   • Indonesia condong dan bekerja sama dengan negara-negara komunis, yang
     menyalahi prinsip politik luar negeri bebas aktif.

   • terjadi pertentangan antara Partai Komunis Indonesia (PKI)
     yang ingin me ngganti ideologi Pancasila dengan ideologi
     komunis dengan TNI Angkatan Darat (AD), yang berkomitmen
     menjaga Pancasila.

   • Puncak pertentangan : meletusnya pemberontakan G30S/PKI
     dengan menculik dan membunuh tujuh perwira TNI AD
     didaerah Lubang Buaya, Jakarta.

   • Timbul konflik dan krisis ekomoni akibat pemberontakan.
     Mahasiswa berdemonstrasi menuntut pembubaran PKI dan
     perbaikan ekonomi.

8. DEMOKRASI PANCASILA (ORDE BARU) 1966-1998

• UUD yang digunakan yaitu UUD 1945.

• Sistem demokrasi yang didasarkan pada
  nilai-nilai Pancasila secara keseluruhan,
  dan berintikan Sila Keempat. Pemerintah
  orde baru dibawah kepemimpinan
  Soeharto, bertekad melaksanakan
  Pancasila dan UUD 1945 secara murni
  dan konsekuen.

• Berhasil melaksanakan pemilu setiap lima tahun sekali (1971-
  1997).

• Mulai pemilu tahun 1977-1997. Jumlah parpol peserta pemilu
  dirampingkan dari 10 partai menjadi 3 partai yaitu PPP, Golkar,
  PDI.

• Pemerintah giat melaksanakan program pembangunan
  berkelanjutan, REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

• Melaksanakan program peningkatan kesejahteraan : Keluarga
  Berencana (KB), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),
  Transmigrasi, GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh)

  9. Transmigrasi adalah suatu
     program yang dibuat oleh
     pemerintah Indonesia untuk
     memindahkan penduduk
     dari suatu daerah yang
     padat penduduk ke daerah
     lain di dalam wilayah
     Indonesia. Penduduk yang
     melakukan transmigrasi
     disebut Transmigran.

     Contoh transmigrasi yaitu
     perpindahan sebagian
     masyarakat dari pulau Jawa
     ke pulau Kalimantan atau
     transmigrasi penduduk dari
     pulau Jawa ke pulau
     Sumatera.

  10. ??

      • Terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan KKN.

      • Kebebasan berpendapat dibatasi. Pers/penyiaran dan surat
        kabar dilarang memberitakan keburukan pemerintah. Jika
        terbukti, maka surat izin penyiaran akan dicabut/dilarang terbit.

      • ABRI masuk dalam percaturan politik nasional.

      • Terjadinya pelanggaran HAM : Kasus Tanjung Priok, Kasus
        Marsinah, Kasus Daerah Otonom Militer (DOM) Aceh, Kasus
        Kerusuhan Mei 1998 dan lain-lain.

      • Terjadi krisis keuangan pada tahun
        1998 yang berdampak pada kelesuan
        ekonomi, bangkrut, dan PHK.

      • Krisis diatas menimbulkan
        kecemburuan etnis tertentu, terjadi
        kerusuhan dan kekerasan di berbagai
        kota.

      • Mahasiswa menuntut turunnya
        Soeharto sebagai presiden.
        Pernyataan pengunduran diri, 21 Mei
        1998 dan diganti B.J. Habibie.

      • Pengunduran diri Soeharto menandai
        berakhirnya masa Orde Baru.

        11. DEMOKRASI PANCASILA MASA REFORMASI (1998-SEKARANG)

            • UUD yang digunakan : UUD NRI
              Tahun 1945 hasil amandemen.

            • Sistem demokrasi yang
              didasarkan pada nilai-nilai
              Pancasila secara keseluruhan
              dan UUD NRI Tahun 1945 dengan
              penyempurnaan dan perbaikan
              peraturan-peraturan yang tidak
              demokratis masa sebelumnya.

            • Reformasi berarti perbaikan
              sistem menuju yang lebih baik.

            
            

        12. PERISTIWA-PERISTIWA DALAM PELAKSANAAN
            DEMOKRASI PANCASILA (REFORMASI)

            • Dilaksanakan amandemen (perubahan) UUD 1945 sebanyak empat kali,
              dianggap memiliki rumusan pasal yang disalahgunakan untuk
              kepentingan politik seseorang.

            • Masyarakat diberi kebebasan berekspresi, berpendapat, dan
              berorganisasi.

            • Banyak bermunculan partai politik peserta pemilu.

            • Kebebasan pers/penyiaran tidak ditekan pemerintah.

            • Muncul semangat anti korupsi : Dibentuk lembaga KPK, dirumuskan UU
              tindak pidana korupsi (TIPIKOR).

              Dilaksanakan pemilu secara langsung, memilih presiden/wakil
              presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah.

            • Bermunculan aksi anarkisme, hedonisme, pergaulan bebas, serta
              penghinaan, pelecehan, berita bohong (hoaks) di media sosial.

            • Sering kali terjadi konflik antar agama, ras, golongan, serta aksi
              separatisme di daerah.

            • Dibentuk lembaga negara baru, yaitu DPD, Komisi Yudisial, dan
              Mahkamah Konstitusi.

            • Masyarakat semakin kritis menanggapi suatu isu/kebijakan pemerintah.

              13. CONCLUSION

                  Demokrasi Indonesia berkembang seiring dengan pergolakan
                  politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Perubahan-
                  perubahan konsep demokrasi terjadi mulai dari demokrasi
                  terpimpin, demokrasi parlementer sampai ke demokrasi
                  presidensiil. Namun pada dasarnya, peranan pemerintahan
                  dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan, karena
                  dalam UUD 1945 beserta Amandemennya, masih nampak
                  kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar dibanding
                  kekuasaan lainnya.

              14. POJOK INFORMASI

                  Founding Fathers Indonesia adalah
                  Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.
                  Ketiganya adalah anggota BPUPKI yang
                  mengusulkan rumusan pancasila pada sidang
                  BPUPKI pertama 29 Mei-1 Juni 1945. Rumusan
                  Pancasila yang The Founding Fathers rumuskan
                  tidak serta merta diterima.