M1. KB1

Islam

Kata benda dari salima yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri, dan kepatuhan.

Muslim

Orang yang menerima petunjuk Tuhan dan menyerahkan diri untuk mengikuti kemauan Ilahi.

Hukum

Kaidah atau norma yang mempunyai daya paksa secara eksternal dan sanksi tertentu.

Hukum Islam

Seperangkat norma bersumber dari Al-Qur'an dan sunah yang diterapkan pemeluknya dengan sanksi dunia akhirat.

Body of Rule

Istilah lain untuk seperangkat kaidah atau norma.

Living Law

Hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang di masyarakat (seperti hukum adat/Islam).

External Power

Daya paksa dari luar yang dimiliki oleh hukum umum.

Internal Power

Daya ikat hukum Islam yang bersumber dari iman/keyakinan pribadi.

Mohamedaansch Recht

Istilah hukum Islam era Belanda yang tidak tepat karena menganggap hukum berasal dari Muhammad.

Christian van Den Berg

Pencetus teori Receptio in Complexu.

Teori Receptio in Complexu

Teori bahwa hukum Islam berlaku penuh bagi orang Islam karena mereka memeluk agama Islam.

Snouck Hurgronje

Tokoh Belanda yang mencetuskan teori Receptie dan menjadikan Adat di atas Islam.

Teori Receptie

Teori bahwa hukum Islam baru berlaku jika dikehendaki atau diterima oleh hukum adat.

Hazairin

Tokoh hukum Indonesia yang menentang teori Receptie dengan teori Receptie Exit.

Teori Receptie Exit

Teori bahwa teori Receptie harus keluar dari tata hukum Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945.

Sayuthi Thalib

Pencetus teori Receptie A Contrario.

Teori Receptie A Contrario

Teori bahwa hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama.

Ichtijanto

Pencetus teori Eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional.

Teori Eksistensi

Teori bahwa hukum Islam ada sebagai bagian integral, mandiri, dan bahan utama hukum nasional.

Alasan Historis

Hukum Islam diajarkan karena sejarah pendidikan hukum di Indonesia sudah mempelajarinya sejak zaman Belanda.

Alasan Penduduk

Hukum Islam diajarkan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Alasan Yuridis Normatif

Hukum Islam berlaku karena ketaatan/keyakinan pribadi muslim (Pasal 29 UUD 1945).

Alasan Yuridis Formal

Hukum Islam berlaku karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan (UU, Kompilasi).

Alasan Konstitusional

Hukum Islam diajarkan berdasarkan Pasal 29 UUD 1945 (Negara berdasar Ketuhanan YME).

Alasan Ilmiah

Hukum Islam diakui sebagai disiplin ilmu hukum di universitas dunia.

Alasan Filosofis

Hukum Islam diajarkan karena pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila).

Akidah

Iman atau keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap muslim.

Syariah

Norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam.

Akhlak

Ketentuan menyangkut tingkah laku atau budi pekerti manusia.

Ahkam I'tiqadiyah

Aspek akidah/teologi, sistem keyakinan monoteistis.

Ahkam 'Amaliyah

Kaidah yang mengatur perilaku ibadah dan muamalah.

Ahkam Khuluqiyah

Norma dan nilai etika atau moral (akhlak).

Ilmu Kalam

Disiplin ilmu yang mempelajari aspek akidah/keyakinan.

Ilmu Fikih

Disiplin ilmu yang mempelajari aspek syariah/hukum.

Ilmu Tasawuf

Disiplin ilmu yang mempelajari aspek akhlak.

Rukun Iman

Enam pilar keyakinan: Iman kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, dan Takdir.

Rukun Islam

Lima pilar ibadah: Syahadat, Salat, Zakat, Puasa, dan Haji.

Ibadah

Hubungan manusia dengan Tuhan; prinsipnya dilarang kecuali ada perintah.

Muamalah

Hubungan manusia dengan sesama; prinsipnya boleh kecuali ada larangan.

Munakahat

Hukum perkawinan Islam.

Wirasah

Hukum kewarisan Islam (faraid).

Jinayat

Hukum pidana Islam.

Al-Ahkam As-Sulthaniyah

Hukum ketatanegaraan/pemerintahan.

Siyar

Hukum perang dan hubungan internasional.

Mukhasamat

Hukum acara peradilan dan kehakiman.

Hukum Taklifi

Hukum yang membebani perbuatan mukallaf (5 kategori).

Wajib

Kategori hukum: Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa.

Sunnah

Kategori hukum: Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa.

Haram

Kategori hukum: Dikerjakan berdosa, ditinggalkan mendapat pahala.

Makruh

Kategori hukum: Ditinggalkan lebih baik daripada dikerjakan.

Mubah/Jaiz

Kategori hukum: Boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan.

Hukum Wadh'i

Hukum yang mengandung sebab, syarat, atau halangan.

Jarimah Hudud

Pidana yang bentuk dan batas hukumannya ditentukan tegas di Al-Qur'an/Sunah.

Jarimah Ta'zir

Pidana yang jenis dan sanksinya ditentukan penguasa sebagai pelajaran.

Asas Keadilan

Titik tolak, proses, dan sasaran hukum Islam (disebut >1000x di Quran).

Asas Kepastian Hukum

Tidak ada hukuman tanpa aturan yang mendahuluinya.

Asas Kemanfaatan

Hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat.

Asas Kesukarelaan

Perkawinan harus didasari kerelaan calon mempelai dan orang tua.

Asas Persetujuan

Pernikahan tidak boleh ada paksaan; persetujuan wanita bisa berupa diam.

Wali Adhal

Wali yang menolak menikahkan; wewenang pindah ke pengadilan.

Asas Kebebasan Memilih

Wanita berhak memilih suami tanpa paksaan (Hadis Jariyah).

Asas Kemitraan Suami-Istri

Suami dan istri punya hak/kewajiban seimbang sesuai kodrat.

Asas Mempersulit Perceraian

Perceraian hanya boleh dilakukan dengan alasan sah di pengadilan.

Asas Monogami Terbuka

Prinsip satu istri; poligami boleh dengan syarat adil & izin pengadilan.

Asas Bilateral

Waris didapat dari garis ayah maupun ibu.

Asas Ijbari

Peralihan waris terjadi otomatis/paksa menurut ketetapan Allah.

Asas Individual (Waris)

Waris dibagi perorangan sesuai bagian masing-masing.

Asas Keadilan Berimbang

Bagian waris laki-laki & perempuan 2:1 karena beda tanggung jawab.

Asas Kematian

Waris beralih setelah pewaris meninggal dunia.

Asas Hubungan Darah

Waris hanya untuk hubungan darah sah dan perkawinan.

Wasiat Wajibah

Wasiat pengadilan (max 1/3) untuk anak/ayah angkat.

Asas Egaliter (Waris)

Non-muslim dapat bagian lewat wasiat wajibah (max 1/3).

Asas Retroaktif Terbatas

KHI berlaku surut jika harta belum dibagi saat pewaris meninggal.

Asas Ibahah

Muamalah pada dasarnya boleh kecuali ada dalil melarang.

Asas Kemaslahatan Hidup

Muamalah harus mendatangkan kebaikan bagi orang banyak.

Asas Kebebasan Berkontrak

Para pihak bebas membuat perjanjian tanpa paksaan.

Asas Menolak Mudarat

Muamalah harus menghindari kerusakan.

Asas Kebajikan

Muamalah harus mendatangkan kebaikan (kolektif).

Asas Kekeluargaan

Muamalah didasarkan asah, asih, asuh.

Asas Adil dan Berimbang

Tidak boleh ada penipuan atau penindasan (ghabn).

Asas Mendahulukan Kewajiban

Hak baru dituntut setelah kewajiban ditunaikan.

Asas Larangan Merugikan

Tidak boleh merugikan diri sendiri (boros) atau orang lain.

Asas Kemampuan Berbuat

Pelaku muamalah harus mukallaf (dewasa & sehat).

Asas Kebebasan Berusaha

Bebas berusaha apa saja selama halal.

Asas Hak karena Usaha

Hak diperoleh dari usaha yang sah.

Asas Perlindungan Hak

Hak yang sah dilindungi hukum.

Asas Fungsi Sosial

Hak milik harus ada manfaat sosialnya (zakat).

Asas Iktikad Baik

Pihak jujur dilindungi jika ada cacat tersembunyi.

Asas Risiko pada Harta

Kerugian usaha ditanggung pemilik modal, bukan pekerja.

Asas Tertulis

Perjanjian sebaiknya tertulis di depan saksi.

Al-Adatu Muhakammah

Adat yang baik bisa menjadi hukum.

Mukallaf

Orang yang mampu memikul hak dan kewajiban hukum (dewasa, sehat jasmani dan rohani).