PI - MODUL 8, KB 1

Q: Apa yang dimaksud dengan sentralisasi ekonomi pada era Orde Baru

A: Dominannya peranan pemerintah pusat dalam anggaran provinsi dan daerah dengan perbandingan PAD:subsidi sekitar 30%:70%, serta arah penggunaan bantuan pusat sudah ditentukan dari atas sehingga daerah hanya melaksanakan.

Q: Sebutkan dampak negatif dari besarnya intervensi Pemerintah Pusat terhadap daerah

A: 1) Meningkatnya ketergantungan anggaran dari pusat, 2) Terganggunya penyusunan anggaran daerah karena harus menyesuaikan dengan bantuan pusat, 3) Rendahnya pertanggungjawaban pada masyarakat lokal.

Q: Berapa rasio penerimaan Pemda dengan pengeluaran Pemda Indonesia menurut laporan World Bank (1994)

A: Hanya 30% yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah dalam keuangannya hanya 30%, sedangkan China mencapai 100% dan negara lain 48-76%.

Q: Apa yang dimaksud dengan ketimpangan fiskal vertikal

A: Adanya ketidaksepadanan antara penerimaan dengan pengeluaran yang dibutuhkan oleh daerah, yang menggambarkan tingkat kemandirian daerah yang rendah.

Q: Berapa koefisien ketimpangan fiskal vertikal Indonesia tahun 1990

A: 0,19 yang merupakan yang paling rendah dibandingkan 9 negara lain (Australia 0,43, India 0,45, Amerika Serikat 0,89, Brazil 0,89).

Q: Sebutkan penyebab ketimpangan antardaerah pada era Orde Baru

A: 1) Fasilitas prasarana yang lebih baik di Jawa, 2) Ketersediaan tenaga dan upah relatif rendah, 3) Sentralisasi birokrasi dan perizinan berlebihan di Jakarta, 4) Kebijakan perdagangan regional dan sektoral yang bias ke Jawa.

Q: Apa tiga misi utama kebijakan otonomi dan desentralisasi fiskal menurut Mardiasmo (2001)

A: 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, 2) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Q: Sebutkan empat kriteria sistem hubungan keuangan Pusat-Daerah yang baik menurut Sidik (1999)

A: 1) Pembagian kewenangan rasional dalam penggalian dan penggunaan dana, 2) Bagian memadai dari sumber dana untuk membiayai fungsi pelayanan dan pembangunan daerah, 3) Pembagian pengeluaran yang adil antar daerah, 4) Pajak dan retribusi daerah sejalan dengan distribusi beban yang adil.

Q: Apa yang dimaksud dengan "automoney" dalam konteks otonomi daerah

A: Penyempitan pemahaman otonomi daerah yang menerjemahkannya hanya sebagai upaya meningkatkan PAD semata, mengabaikan aspek pemecahan masalah pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan.

Q: Sebutkan lima masalah mendasar terkait kurangnya sumber daya keuangan daerah menurut Mardiasmo (2001)

A: 1) Fiscal gap antara kebutuhan dan penerimaan daerah, 2) Kualitas pelayanan publik memprihatinkan, 3) Rendahnya kualitas sarana dan prasarana, 4) DAU dari pusat tidak mencukupi, 5) Belum diketahui potensi PAD yang riil.

Q: Apa penyebab utama ekonomi biaya tinggi di daerah dalam era otonomi

A: Praktik money politics dalam pilkada dan tender proyek, hubungan interkorelasi kuat antara uang dan kekuasaan, korupsi dan kolusi, serta biaya birokrasi yang tinggi akibat Perda yang berorientasi PAD.

Q: Sebutkan dua motivasi utama kerja sama antardaerah menurut Pamudji (1983)

A: 1) Mengurangi kemungkinan kemajuan pembangunan di satu daerah yang membawa akibat destruktif terhadap daerah sekitar, 2) Memecahkan masalah bersama dan mewujudkan tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Q: Sebutkan 5 manfaat kerja sama antar daerah menurut Triyono (2004)

A: 1) Mengurangi persaingan tidak sehat antardaerah, 2) Memperkuat posisi tawar daerah, 3) Meningkatkan efisiensi promosi, 4) Sinkronisasi peraturan perundang-undangan, 5) Efektivitas penyiapan infrastruktur.

Q: Berdasarkan data Kabupaten Nganjuk 2014, berapa persentase unit usaha informal dibanding formal dalam industri kecil

A: Informal 96,48% (13.353 unit) vs Formal 3,52% (487 unit), namun produksi informal mencapai 80,3% dari total produksi.

Q: Mengapa ekonomi rakyat Pandeglang tidak terpukul parah saat krisis moneter 1998

A: Karena industri Pandeglang lebih bersifat industri rakyat yang dibiayai lembaga keuangan mikro dari ekonomi rakyat sendiri, bukan industri modern yang terpusat di kota besar dan bergantung pada modal asing.

Q: Berapa pertumbuhan sektor industri pengolahan Pandeglang tahun 2014 dan apa artinya

A: 27,6% (rata-rata 3 tahun sebelumnya hanya 11,3%), menunjukkan bahwa krisis moneter malah memberi peluang bagi pertumbuhan industri rakyat di Pandeglang.

Q: Sebutkan UU utama yang mengatur otonomi daerah dari masa ke masa

A: UU No. 5/1974 dan UU No. 5/1979 → diganti UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 → diganti UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 → diganti UU No. 23/2014.

Q: Berapa jumlah daerah otonom Indonesia dari 1998 ke 2014

A: 1998: 314 daerah (27 provinsi, 249 kabupaten, 65 kota) → 2014: 548 daerah (34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota).

Q: Apa contoh dampak negatif pemekaran daerah berdasarkan kasus Kota Banjar

A: Harus membuat TPA sendiri karena TPA yang digunakan masuk wilayah Kabupaten Ciamis (wilayah induk), membutuhkan waktu dan biaya besar untuk memenuhi SPM bagi masyarakat.

Q: Berapa estimasi jumlah daerah otonom Indonesia hingga 2025 menurut Harmantyo (2011)

A: 589 wilayah yang terdiri dari 44 provinsi dan 545 kabupaten/kota.