Wawasan Nusantara: Hakikat, Unsur, dan Implementasi

Kumpulan kosakata ini mencakup definisi, etimologi, elemen dasar, dan landasan hukum Wawasan Nusantara berdasarkan catatan kuliah terkait.

Hakikat Wawasan Nusantara

Cara pandang bangsa Indonesia akan Indonesia sebagai satu keutuhan yang menjadi pedoman, acuan, dan motivasi dalam membangun kesatuan dan persatuan.

Wawasan (Etimologi)

Berasal dari kata Jawa "wawas" yang artinya pandangan, membentuk makna cara pandang.

Nusa (Etimologi)

Dekat dengan kata "nesos" dari Yunani yang artinya semenanjung dan pulau, sehingga diartikan sebagai kepulauan dan bangsa.

Antara (Etimologi)

Dekat dengan kata "inter" (Inggris) yang artinya relasi dan antara, bermakna juga sebagai laut seberang.

Nusantara (Etimologi)

Berarti pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut.

Sumpah Palapa

Sumpah yang diucapkan Patih Gajah Mada dari Majapahit untuk tidak menikmati kesenangan duniawi sebelum berhasil menyatukan wilayah-wilayah Nusantara.

Manu J. Widyasĕputra

Pakar fisiologi dan bahasa Sansekerta yang menyatakan bahwa kata Nusantara telah dipakai oleh masyarakat pulau Jawa sebelum masa kejayaan Majapahit.

UUD NRI Pasal 25A Tahun 1945

Menyatakan bahwa NKRI adalah negara kepulauan berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Wawasan Nusantara (Menurut Wan Usman)

Cara pandang bangsa Indonesia akan dirinya dan tanah airnya yang beragam akan seluruh aspek kehidupannya.

Wadahan (Contour)

Unsur dasar wawasan Nusantara yang mengacu pada wilayah, kekayaan alam, penduduk, dan keberagaman budaya sebagai dasar kehidupan bernegara.

Isi (Content)

Harapan atau aspirasi bangsa yang berkembang dalam masyarakat dan Pembukaan UUD NRI 1945, mencakup realisasi aspirasi serta persatuan dan kesatuan.

Tata Laku (Conduct)

Hasil interaksi isi dan wadah yang mencakup tata laku batiniah (jiwa) dan tata laku lahiriah (tindakan), yang didasari rasa nasionalisme tinggi.

Landasan Ideal

Kedudukan Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara dalam paradigma nasional.

Landasan Konstitusional

Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar negara.

Landasan Visional

Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai visi nasional.

Landasan Operasional

Kedudukan Ketahanan Nasional sebagai konsepsi nasional dan kebijakan nasional.

Trigatra

Aspek penting wawasan nusantara yang mengandung konsep geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam.

Pancagatra

Aspek penting wawasan nusantara yang mengandung ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Pemberdayaan Masyarakat (Permendagri RI No. 7 Tahun 2007)

Strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya mewujudkan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat.