1/35
Kumpulan flashcard kosakata mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka, kedudukan dan fungsi hukumnya, proses perumusan sejarah, serta konsep nilainya sebagai paradigma pembangunan.
Pengertian Pancasila menurut Muhammad Yamin
Pancasila berasal dari kata 'Panca' (lima) dan 'Sila' (sendi, alas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik), sehingga bermakna lima dasar pedoman tingkah laku penting dan baik.
Pengertian Pancasila menurut Ir. Soekarno
Isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat, serta berfungsi tidak hanya sebagai falsafah negara melainkan falsafah bangsa Indonesia.
Pengertian Pancasila menurut Notonegoro
Dasar falsafah negara Indonesia yang menjadi pandangan hidup bangsa sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia.
Justifikasi Yuridis Kesepakatan Pancasila
Bukti legalitas formal Pancasila sebagai hasil kesepakatan bangsa Indonesia yang bersumber dari UUD 1945 dan Ketetapan MPR.
Justifikasi Teoritis - Filsafati
Landasan pembuktian kesepakatan Pancasila yang tercermin dalam Alinea Kedua, Alinea Keempat, dan Pasal 29 UUD 1945.
Justifikasi Sosiologis – Historis
Bukti diterimanya Pancasila sebagai kesepakatan bangsa yang berakar dari nilai-nilai kedaerahan masyarakat Indonesia.

Mr. Muhammad Yamin
Tokoh perumus dasar negara yang menyampaikan 5 asas pada 29 Mei 1945: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat.

Mr. Soepomo
Tokoh perumus dasar negara yang mengusulkan 5 asas pada 31 Mei 1945: Paham Negara Kesatuan, Perhubungan Negara dengan Agama, Sistem Badan Permusyawaratan, Sosialisasi Negara, dan Hubungan antar Bangsa.

Ir. Soekarno
Tokoh perumus dasar negara yang mengusulkan 5 asas pada 1 Juni 1945: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan KeTuhanan yang berkebudayaan.
Piagam Jakarta (Jakarta Charter)
Rancangan dasar negara hasil perumusan Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 yang memuat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya pada sila pertama.
Pancasila Sebagai Dasar Negara
Kaidah fundamental yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara, bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk oleh MPR hasil pemilu.
Sifat Imperatif Pancasila
Kekuatan hukum mengikat dari perwujudan nilai Pancasila yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara negara, lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan, WNI, dan seluruh penduduk NKRI.
Staatsfundamentalnorm
Norma fundamental negara tertinggi dalam hierarki hukum Indonesia, yaitu Pancasila yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945.
Pancasila Sebagai Pandangan Hidup
Pedoman dan pegangan hidup bangsa yang nilai-nilainya terkristalisasi dari kehidupan nyata agar mampu berdiri kokoh dan memecahkan berbagai persoalan di era global.
Ligatur Bangsa
Konsep ikatan budaya (cultural bond) menurut Prof. Dr. Roland Peanok yang berkembang secara alami tanpa paksaan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat.
Jatidiri Bangsa
Pandangan hidup kesepakatan bersama yang bersifat khusus, otentik, dan orisinil, berfungsi sebagai landasan statis (dasar negara) dan dinamis bagi bangsa Indonesia.
Ideologi menurut Destult de Tracy
Bagian dari filsafat yang merupakan ilmu yang mendasari ilmu-ilmu lain seperti pendidikan, etika, politik, dan sebagainya.
Ideologi menurut Moerdiono
Kompleks pengetahuan dan nilai yang menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan menentukan sikap dasar untuk mengelolanya.
Ideologi menurut Dr. Alfian
Sistem nilai menyeluruh dan mendalam mengenai cara yang secara moral dianggap benar dan adil untuk mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan.
Struktur Kognitif
Fungsi ideologi sebagai keseluruhan pengetahuan yang menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian di alam sekitar.
Dimensi Realita
Dimensi ideologi terbuka yang menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.
Dimensi Idealisme
Dimensi ideologi terbuka yang mengandung cita-cita yang hendak dicapai dalam berbagai segi kehidupan, bukan angan-angan kosong (utopia).
Dimensi Fleksibilitas / Pengembangan
Dimensi keluwesan ideologi yang merangsang lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang relevan tanpa menghilangkan hakikat atau jati dirinya.
Nilai Dasar
Nilai-nilai fundamental yang relatif tetap dan tidak boleh diubah, termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945.
Nilai Instrumental
Penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar secara kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945, Ketetapan MPR, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
Nilai Praxis
Nilai-nilai Pancasila yang secara nyata dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Batas Keterbukaan Ideologi Pancasila Jenis Pertama
Ketentuan bahwa yang boleh disesuaikan dan diganti hanyalah nilai instrumental, sedangkan nilai dasar/intrinsik mutlak dilarang diubah.
Nilai Objektif (Max Scheler dan Nocolia Hartman)
Konsep bahwa nilai berada pada objek itu sendiri dan membentuk semacam 'dunia nilai' yang menjadi tolok ukur tertinggi tindakan manusia.
Nilai Subjektif (Nietzsche)
Konsep bahwa nilai adalah tingkat atau derajat yang diinginkan manusia, yang keberadaannya bergantung pada penangkapan dan perasaan orang.
Nilai yang Mendarah Daging (Internalized Value)
Nilai yang telah menyatu dalam kepribadian bawah sadar seseorang sehingga mendorong tindakan spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu.
Nilai Dominan
Nilai yang dianggap lebih tinggi daripada nilai lain berdasarkan banyaknya penganut, lamanya dirasakan, usaha mempertahankan, dan martabat pengemban nilai.
Nilai Material (Notonagoro)
Segala sesuatu yang berwujud dan berguna bagi unsur jasmani manusia.
Nilai Vital (Notonagoro)
Segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia untuk dapat menyelenggarakan aktivitas atau kegiatan kerja.
Nilai Kerokhanian (Notonagoro)
Nilai yang berguna bagi rohani manusia, meliputi nilai kebenaran/kenyataan (rasio), keindahan (estetis), moral/kebaikan (etika), dan religius (kepercayaan).
Paradigma Pembangunan
Model atau kerangka berpikir sistematis untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan guna mewujudkan kemajuan yang tetap berlandaskan kepribadian bangsa.
Hakikat Pembangunan Nasional
Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.