Demokrasi dan Perjalanan Konstitusi di Indonesia

Kumpulan kartu belajar kosakata dan istilah kunci mengenai sejarah demokrasi, periodisasi konstitusi, serta proses dan materi amandemen UUD NRI 1945.

UUD 1945 (18 Agustus 1945–27 Desember 1949)

Konstitusi pertama Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, menetapkan bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial.

Konstitusi RIS

Konstitusi yang berlaku pada 27 Desember 1949–17 Agustus 1950 akibat penyerahan kedaulatan lewat KMB, yang mengubah bentuk negara menjadi federal/serikat dengan sistem parlementer.

Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi di Den Haag, Belanda yang menghasilkan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pembentukan Uni Indonesia-Belanda.

UUDS 1950

Konstitusi yang berlaku pada 17 Agustus 1950–5 Juli 1959 saat Indonesia kembali menjadi NKRI dengan sistem parlementer, ditandai dengan kabinet yang sering berganti.

Mosi Tidak Percaya

Mekanisme parlemen untuk menyatakan bahwa kabinet tidak lagi memperoleh kepercayaan, yang dapat berakibat kabinet harus mengundurkan diri.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit yang dikeluarkan Presiden Soekarno yang membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945 (UUDS 1950 tidak berlaku), dan memerintahkan pembentukan MPRS serta DPAS.

Masa Reformasi (1998–sekarang)

Periode pasca-pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 yang mendorong demokratisasi, kebebasan berpendapat dan pers, pembentukan partai politik, penguatan HAM, otonomi daerah, serta empat kali amandemen UUD 1945.

Amandemen

Perubahan atau penyempurnaan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tanpa mengganti keseluruhan konstitusi.

Adendum

Cara perubahan konstitusi dengan mengubah atau menambahkan bagian tertentu tanpa mengganti keseluruhan naskah UUD.

Amandemen Pertama (1999)

Tahap amandemen UUD 1945 yang memuat perubahan pembatasan kekuasaan Presiden, penguatan DPR, dan pembatasan masa jabatan Presiden.

Amandemen Kedua (2000)

Tahap amandemen UUD 1945 yang mencakup materi mengenai pemerintahan daerah, HAM, wilayah negara, pertahanan dan keamanan, serta identitas negara.

Amandemen Ketiga (2001)

Tahap amandemen UUD 1945 yang mengatur kedudukan MPR, pembentukan DPD dan MK, pemilihan umum, pemilihan Presiden, serta kekuasaan kehakiman.

Amandemen Keempat (2002)

Tahap amandemen UUD 1945 yang mencakup penyempurnaan ketentuan pendidikan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, penghapusan DPA, serta aturan peralihan dan tambahan.

Pasal 37 UUD NRI 1945

Pasal yang mengatur mekanisme perubahan UUD: pengusul minimal $\frac{1}{3}$ anggota MPR, kehadiran sidang minimal $\frac{2}{3}$ anggota MPR, dan persetujuan minimal $50\%$ ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Masa jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan (maksimal dua periode atau sepuluh tahun, berturut-turut maupun tidak).

Checks and Balances

Sistem saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga negara agar tidak terjadi pemusatan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Otonomi Daerah

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Demokrasi

Sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, berasal dari kata demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan atau pemerintahan).

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945

Pasal yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945

Pasal yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Lembaga negara yang ada dalam naskah UUD 1945 sebelum amandemen, yang kemudian resmi dihapus melalui amandemen keempat pada tahun 2002.