1/21
Kumpulan kartu perbendaharaan kata (vocabulary flashcards) untuk persiapan Penilaian Akhir Semester (PAS) I mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas VIII, mencakup kedudukan dan fungsi Pancasila, penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah, sejarah perumusan Pancasila dan UUD 1945, konstitusi, serta konsep demokrasi.
Pancasila sebagai Dasar Negara
Kedudukan Pancasila sebagai landasan atau pedoman utama bagi pemerintah dalam membuat kebijakan serta menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa.
Pancasila sebagai Ideologi Negara
Kedudukan Pancasila sebagai dasar, arah, dan pedoman bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa
Kedudukan Pancasila sebagai kesepakatan bersama (konsensus) yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya.
Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Kedudukan Pancasila sebagai pedoman bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kerukunan dan keharmonisan.
Sila ke-1 (Ketuhanan)
Sila berlambang Bintang yang penerapannya di sekolah dicontohkan dengan beribadah sesuai agama masing-masing dan menghormati teman yang berbeda agama.
Sila ke-2 (Kemanusiaan)
Sila berlambang Rantai Emas yang penerapannya di sekolah dicontohkan dengan menolong teman yang kesulitan atau terjatuh tanpa membeda-bedakan suku, agama, maupun kondisi fisik.
Sila ke-3 (Persatuan)
Sila berlambang Pohon Beringin yang penerapannya di sekolah dicontohkan dengan menjaga persatuan dan kerukunan, menghormati teman dari berbagai suku atau budaya, serta bekerja sama (gotong royong) membersihkan kelas.
Sila ke-4 (Kerakyatan)
Sila berlambang Kepala Banteng yang penerapannya di sekolah dicontohkan dengan melaksanakan pemilihan ketua kelas secara demokratis, menghargai pendapat orang lain, dan menyelesaikan masalah lewat musyawarah.
Sila ke-5 (Keadilan)
Sila berlambang Padi dan Kapas yang penerapannya di sekolah dicontohkan dengan membagi tugas kelompok secara adil kepada semua anggota.
Tokoh Perumus Dasar Negara (Sidang BPUPKI)
Tiga tokoh utama yang menyampaikan gagasan dasar negara pada sidang pertama BPUPKI, yaitu Moh. Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno.
BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
Badan yang bertugas menyelidiki, membahas, dan merancang dasar negara (Pancasila) serta rancangan UUD sebelum kemerdekaan.
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
Badan yang bertugas melanjutkan persiapan kemerdekaan, menetapkan, dan mengesahkan UUD 1945 serta memilih presiden dan wakil presiden setelah proklamasi.
Panitia Kecil Perancang UUD
Panitia yang dipimpin oleh Soepomo dengan tugas merumuskan rancangan isi batang tubuh UUD.
Pengesahan UUD 1945
Peristiwa penetapan dan pengesahan UUD 1945 oleh PPKI pada sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945.
Perubahan Sila Pertama Pembukaan UUD 1945
Perubahan rumusan sila pertama dari Piagam Jakarta demi menjaga persatuan bangsa sehingga berbunyi: "Ketuhanan Yang Maha Esa".
Alasan Indonesia Membutuhkan UUD Setelah Merdeka
Sebagai dasar hukum tertulis untuk mengatur jalannya pemerintahan, menetapkan hak dan kewajiban warga negara, serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara yang baru merdeka agar tertib.
Fungsi UUD 1945 sebagai Hukum Dasar Tertulis Tertinggi
Fungsi UUD 1945 sebagai sumber hukum bagi semua peraturan perundang-undangan di bawahnya, di mana semua aturan di Indonesia harus sesuai dengan UUD 1945.
Fungsi UUD 1945 sebagai Pedoman Penyelenggaraan Negara
Fungsi UUD 1945 dalam mengatur sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, tujuan negara, serta hak dan kewajiban warga negara.
Fungsi UUD 1945 sebagai Alat Kontrol
Fungsi UUD 1945 untuk memastikan aturan hukum di bawahnya tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Arti Demokrasi
Sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (kedaulatan berada di tangan rakyat).
Ciri-Ciri Demokrasi
Adanya kebebasan berpendapat, keputusan diambil melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara (voting), adanya pemilihan umum yang jujur dan adil, serta menjunjung tinggi persamaan hak dan hukum.
Contoh Penerapan Demokrasi di Sekolah
Pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS secara langsung, berdiskusi menentukan jadwal piket, dan musyawarah pembagian tugas kelompok.