BAB 3-(masa orde baru)
Pemerintahan Masa Orde Baru
Bab 3: Pembacaan Sumpah Jabatan Soeharto sebagai Presiden RI pada 1968
Tujuan Pembelajaran:
Menjelaskan latar belakang lahirnya pemerintahan Orde Baru.
Mengidentifikasi kondisi politik, ekonomi, dan sosial masa Orde Baru.
Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru.
Menganalisis keberhasilan pemerintahan Orde Baru.
Menganalisis sebab-sebab berakhirnya pemerintahan Orde Baru.
Hubungan Peristiwa dan Latar Belakang Orde Baru
Mencari keterkaitan antara berbagai peristiwa dan kelahiran Orde Baru.
Tahun 1965 dan Pengaruhnya pada Sukarno
Kebijakan Presiden Sukarno:
Ambisius dengan berbagai proyek yang membebani anggaran negara.
Proyek yang signifikan: Mercusuar, Ganefo, dan Conefo.
Peristiwa Penting:
Pemberontakan PKI (peristiwa G30S/PKI).
Transisi Dari Orde Lama ke Orde Baru:
Dikeluarkannya Supersemar (Surat Perintah 11 Maret).
Proses Lahirnya Supersemar
Sidang Kabinet 100 Menteri:
Diboikot oleh demonstran.
Pasukan tanpa identitas berkumpul di sekitar Istana Presiden.
Pengancaman Keamanan:
Terancamnya keselamatan Presiden Soekarno.
Pembuatan Naskah Supersemar:
Penyusunan oleh Dr. Leimena dan beberapa perwira TNI AD.
Implementasi Supersemar:
Ditandatangani oleh Presiden Soekarno dengan Soeharto sebagai pelaksana.
Dua Versi mengenai Supersemar
Misteri Supersemar:
Ada dua versi berbeda tentang Supersemar dan keabsahannya.
Diskusi Tindakan Penumpasan PKI oleh Mayjen Soeharto.
Timeline Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru
Tahun 1965:
G30S dan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat).
Tahun 1966:
Dikeluarkannya Supersemar.
Tahun 1967:
Laporan pertanggungjawaban Sukarno ditolak.
Suharto diangkat sebagai Plt. Presiden.
Tahun 1968:
MPRS melantik Suharto sebagai Presiden kedua Indonesia.
Demokrasi Pancasila Masa Orde Baru (1966-1998)
Rencana Pembangunan:
Pembangunan bertahap melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945:
Tujuan: menjalankan pemerintah berdasarkan konstitusi.
Ciri-ciri Demokrasi Pancasila:
Pemilu setiap lima tahun.
Penghargaan terhadap HAM dan perlindungan hak-hak minoritas.
Penerapan Demokrasi Pancasila
Dasar Hukum:
Segala aturan didasarkan pada UUD 1945.
Tanggung Jawab Presiden:
Melaksanakan keputusan MPR dan bertanggung jawab pada Sidang Umum MPR.
Pembagian Kedaulatan:
MPR membagi kedaulatan kepada lembaga lain.
Pelantikan Soeharto sebagai Presiden RI
Tanggal 27 Maret 1968:
MPRS mengangkat Soeharto sebagai presiden dengan tugas utama menyelenggarakan pemilu.
Masa kepemimpinan disebut sebagai Orde Baru.
Mind Map Perkembangan Politik Orde Baru
Stabilitas Politik:
Dasar pembangunan nasional.
Kebijakan Dalam dan Luar Negeri:
Pembentukan Kabinet Pembangunan I.
Pemilu, Fusi Partai, dan Dwifungsi ABRI.
Stabilitas Politik dalam Pembangunan Nasional
Kondisi Politik Masa Orde Lama:
Ketidakstabilan, pertikaian antar elit.
Inflasi saat itu mencapai 600%.
Upaya Orde Baru:
Fokus pada stabilitas politik untuk mendukung pembangunan.
Kebijakan Politik Masa Orde Baru (1968-1998)
Pembubaran PKI:
Resmi dinyatakan sebagai organisasi terlarang.
Simpulan Rakyat:
Tuntutan pembubaran PKI dan penyederhanaan partai politik.
Partai Politik Era Orde Baru
Partai Persatuan Pembangunan (PPP):
Gabungan dari beberapa ormas.
Partai Demokrasi Indonesia (PDI):
Gabungan dari banyak partai.
Golongan Karya (Golkar):
Kumpulan pegawai negeri dan TNI.
Penyederhanaan Partai Politik
Tindakan Penyederhanaan:
Dilakukan lewat Sidang Umum MPR 1973.
Larangan cabang partai di kecamatan.
Monoloyalitas Golkar:
Pegawai negeri diwajibkan mendukung Golkar.
Pemilu Masa Orde Baru
Enam kali pemilu dilaksanakan (1971-1997).
Asas Luber:
Langsung, Umum, Bebas, Rahasia.
Golkar sebagai pemenang dalam setiap pemilu.
Pelaksanaan Pemilu
Ketentuan Pemilu:
Pemilu direncanakan tetapi baru dilaksanakan pada 1971.
Lembaga Pemilu dibentuk di bawah Departemen Dalam Negeri.
Kesan Demokrasi yang baik diperoleh dari pelaksanaan pemilu.
Kebijakan politik ABRI
Dwi Fungsi ABRI:
Fungsi militer dan sosial politik.
Intervensi dalam Politik:
Penempatan militer di lembaga legislatif.
Gerakan ABRI Masuk Desa (AMD).
Penataran P4
Program Penataran P4 sejak 1978.
Asas Tunggal Pancasila: semua organisasi wajib menerapkannya.
Pancasila sebagai Identitas
Pancasila dalam Masyarakat:
Sosialisasi pemahaman mengenai Pancasila.
UU No.3/1985 dan UU No.8/1985.
Kebijakan Luar Negeri
Keanggotaan PBB:
Indonesia kembali menjadi anggota pada 1966.
Hubungan dengan Malaysia:
Pemulihan hubungan bilateral.
Pembekuan dengan Tiongkok:
Akibat peristiwa G30S/PKI.
Kesimpulan
Fondasi Orde Baru:
Berdasar pada Supersemar.
Kekuatan Politik:
Golkar dan ABRI sebagai pilar.
Pengontrolan Masyarakat:
Pembatasan partai, kontrol media, dan represi terhadap kritik.
Peran Teknokrat dan Konglomerat dalam pembangunan.
Identitas Pancasila sebagai asas tunggal bagi ormas.