Vol.+1,+No.+2+Desember+2023,+Hal.+356-362

Prinsip bebas-aktif telah menjadi landasan dalam politik luar negeri Indonesia sejak era Soekarno.
Menyediakan panduan untuk menjalin hubungan diplomatik yang setara dan saling menghormati.
Penelitian menggunakan metode studi kasus dan analisis deskriptif data kualitatif.
Temuan: Indonesia mengimplementasikan prinsip ini dalam hubungan internasional yang dipengaruhi oleh kepentingan nasional dan politik domestik.

Definisi politik luar negeri dan hubungannya dengan strategi negara dalam hubungan internasional.
Prinsip bebas-aktif digagas oleh Sutan Sjahrir pada tahun 1947 untuk menghindari ketergantungan pada dua kekuatan besar dunia: blok Soviet dan blok Anglo-Saxon.
Penekanan pada kebebasan dalam menjalin hubungan internasional dan upaya menciptakan perdamaian dunia.
Politik luar negeri Indonesia berlandaskan pada pembukaan UUD 1945, mencakup kemerdekaan dan keadilan sosial.

Pendekatan yang digunakan: analisis deskriptif data kualitatif sekunder.
Sumber data meliputi jurnal ilmiah, informasi pemerintah, dan artikel berita.
Fokus pada hubungan Indonesia dalam konteks BRICS dan dampak politik bebas-aktif.

Indonesia beroperasi dalam konteks geopolitik yang dipengaruhi oleh Blok Barat dan Blok Timur setelah Perang Dunia II.
Gerakan Non-Blok (GNB) sebagai respon terhadap dominasi kedua blok dan sebagai simbol kebebasan politik Indonesia.
Indonesia memiliki peran penting dalam mendirikan GNB pada konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955.

Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia menunjukkan kedekatan dengan Uni Soviet dan negara-negara komunis.
Perubahan jalur politik luar negeri pasca Soekarno dengan Soeharto yang lebih pragmatis dan berorientasi pada stabilitas dan pembangunan ekonomi.
Menekankan keseimbangan dalam menjalin hubungan dengan kekuatan global, termasuk Amerika Serikat.

Kebijakan luar negeri sering kali terpengaruh oleh kepentingan nasional dan situasi politik domestik.
Setiap periode memiliki interpretasi berbeda terhadap prinsip bebas-aktif sesuai dengan konteks dan kepentingan saat itu.

BRICS sebagai aliansi negara-negara berkembang yang menantang hegemoni ekonomi Barat.
Potensi Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dan pengaruhnya terhadap prinsip bebas-aktif.
Keputusan Indonesia dalam menanggapi keanggotaan BRICS mencerminkan kehati-hatian politik dan keseimbangan internasional.

Politik bebas-aktif tetap menjadi prinsip dasar dalam kebijakan luar negeri Indonesia.
Memerlukan pertimbangan matang dalam menjalin hubungan internasional mengingat dinamika geopolitik dan kepentingan nasional yang terus berkembang.