KEDATANGAN JEPANG KE INDONESIA (1)

jepang pada awalnya menyeerbu angkatan laut amerika {hawai} yaitu pearl harbor pada 7desember 1941

januari sampai februari jepang 1942 jepang mulai menginvasi asia yaitu filipina dan daerah daerah di indonesia

tarakan di kalimantan timur 11 januari 1942
balik papan 24 januari 1942
pontianak 29 januari 1942
samarinda 3-5 februari 1942
bajarmasin 10 februari 1942
palembang 14-16 februari 1942

setelah itu para pihak serikat membentuk gabunga komando yanng dipimpin oleh h.ter poorten yang ada di lembang dekat bandung yang diberi nama ABDACOM (american,british,dutch, australian command).

setelah itu pada 1 maret 1942 tentara jepang mulai menginvasi ke daerah daerah indonesia lagi sekitaran jawa

tanggal 4 maret belanda mulai peperangan untuk mendapatkan kalijati namun kalah telak

5 maret batavia diumumkan sebagai kota terbuka yang dimana tidak terdapat hak atau kekuasaan belanda lagi

8 maret belanda menyerah tanpa syarat dan terbentuknya kapitulasi kalijati yakni perjanjian yang ditandatangani oleh h.ter poorten dan jenderal immamura

pertama jepang disambut baik oleh rakyat indonesia karena dianggap “penyelamat” karena propagandanya namun seiring berjalan waktu banyak terjadinya kekacauan karena praktek penjajahan yang di lakukan jepang.

propaganda jepang:

jepang mengizinkan menggunakan bahasa indonesia
menganggap dirinya sebagai saudara tua indonesia
bendera merah putih boleh dikibarkan dan lagu nasional boleh dinyanyikan
mengangkat tokoh tokoh nasianal sebagai pemimpin pusat tenaga rakyat (PUTERA)
membentuk perkumpulan ‘gerakan 3a'

jepang membentuk tiga kekuasaann militer di indonesia

pemerintahan militer angkatan darat tentara kedua puluh lima (tomi shudan) pusatnya di bukittinggi
pemerintahan militer angkatan darat tentara keenam belas (asamu shudan) pusatnya di jakarta
pemerintahan militer agkatan laut (dai ni nankenkantai) pusatnya di kalimantan

susunan pemerintahan militer jepang

gunshirekan / seiko shikikan (panglima tentara) dijabat oleh jenderal hitoshi immamura
gunseikan (kepala pemerintahan militer) dijabat oleh jenderal seizaburo okasaki, di sini terdapat lima bu yaitu
1. somobu (departemen dalam negeri)
2. zaimobu (departemen keuangan)
3. sangyobu (departemen perekonomian)
4. kotsubu (departemen lalu lintas)
5, shihobu (departemen kehakiman)

gunseibu (koordinator pemerintahan/gubernur yang meliputi:
1. jawa barat : bandung
2. jawa tengah : semarang
3, jawa timur : surabaya
daerah istimewa (kochi) : surakarta dan yogyakarta

pemerintahan membentuk uu no 27 dan ditetapkan uu no 28 sebagai sistem pemerintahan seperti shu (keresidenan) di area jawa dan madura kecuali daerah istimewa, shi (kotapraja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku (desa)

pemerintahan shu dibantu oleh shucokan, shucokan dibantu oleh cokan kambo, cokan kambo dibantu oleh tiga bu yaitu:
1. naisebu (pemerintahan umum)
2. kaisebu (ekonomi)
3. keisatsubu (kepolisian)

terdapat daerah istimewa yang disebut dengan tokubetshusi yaitu setingkat dengan shu yang diawasi langsung oleh geiseikan dan pemerintah juga membentuk tonarigumi (rukun tetangga/RT)

DAMPAK

Dampak di Bidang Sosial menunjukkan dua prioritas Jepang saat menjajah Indonesia. Pertama, Jepang ingin menghapus pengaruh Barat di Indonesia. Kedua, Jepang memobilisasi bangsa Indonesia untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Kedua hal ini menjadi dasar kebijakan Jepang di Indonesia. Kedatangan Jepang dianggap sebagai malapetaka bagi orang Eropa dan Indo. Pada awal penjajahan, orang Eropa dan beberapa orang Tionghoa menjadi sasaran serangan oleh penduduk lokal yang marah. Jepang berusaha mencegah kekerasan meluas dan menangkap orang Eropa untuk dikirim ke kamp interniran. Kejadian ini memberikan kepercayaan diri kepada bangsa Indonesia bahwa mereka dapat mengalahkan bangsa Barat dalam perjuangan kemerdekaan.

Dampak penjajahan Jepang di bidang pemerintahan terlihat saat Jepang berkuasa, di mana pejabat Eropa dikeluarkan dan pejabat Indonesia dipromosikan. Hal ini memberi kesempatan kepada beberapa orang Indonesia untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi mereka juga dianggap kolaborator Jepang yang membantu penindasan rakyat Indonesia. Setelah Jepang menyerah, beberapa pejabat lokal menjadi sasaran kemarahan rakyat karena dianggap membantu Jepang. Ini adalah bagian dari sejarah kelam yang perlu diingat agar tidak terulang.

Dampak di Bidang Budaya dan Pendidikan Jepang berusaha menghapus pengaruh Barat di Indonesia, terutama dalam bahasa dan budaya. Mereka ingin mempromosikan bahasa Jepang untuk menggantikan Bahasa Belanda, namun Bahasa Indonesia tetap digunakan karena kurangnya guru dan penutur bahasa Jepang. Karya sastra dalam Bahasa Indonesia berkembang selama masa penjajahan Jepang, termasuk cerita bersambung, cerita pendek, dan sajak yang dimuat dalam media massa seperti majalah Djawa Baroe. Dalam bidang pendidikan, Jepang menyederhanakan sistem sekolah, menjadikannya lebih egaliter dibandingkan sistem yang rumit pada masa penjajahan Belanda. Meskipun Jepang menyediakan sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi, efektivitasnya menurun akibat kondisi perang. Para pelajar diberikan latihan militer yang lebih diutamakan. Suhario Parmodiwiryo mencatat dalam memoarnya bahwa mahasiswa dilatih untuk menjadi pemimpin dalam gaya militer demi kepentingan Jepang. Dia menjelaskan kesulitan yang dihadapi mahasiswa kedokteran, yang terjebak dalam dominasi Jepang dan perang.

Dampak di Bidang Militer Selain sekolah-sekolah yang bersifat umum, Jepang juga mendirikan sekolah militer di berbagai tempat untuk melatih orang-orang Indonesia yang tergabung dalam organisasi militer dan semi militer. Ada beberapa organisasi militer penting yang juga didirikan oleh Jepang di Indonesia, yaitu Heiho (prajurit pembantu Jepang), PETA (Pembela Tanah Air) di Jawa, serta Giyugun di Sumatra (Imran, 2012). Beberapa organisasi semi militer pun didirikan seperti Seinendan (Barisan Pemuda Indonesia) dan Keibodan (Organisasi Keamanan). Melalui berbagai pelatihan di organisasi militer maupun semi militer inilah para pemuda Indonesia memiliki bekal keterampilan militer yang nantinya sangat berguna pada periode berikutnya, yaitu saat Indonesia merdeka dan harus menghadapi kekuatan Sekutu (termasuk Belanda) yang datang setelah Jepang kalah perang.

Dampak di Mobilisasi Perempuan dan Tenaga Kerja Pada masa penjajahan Jepang, perempuan dimobilisasi melalui organisasi bernama Fujinkai. Organisasi ini memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bergerak, tetapi tetap dalam pengawasan Jepang. Perempuan Fujinkai diharapkan membantu Jepang memobilisasi massa, mengajarkan kewanitaan, dan menawarkan solusi atas masalah sehari-hari. Misalnya, saat kelaparan, mereka memperkenalkan makanan alternatif seperti ‘bubur perjuangan’. Fujinkai juga menyatukan perempuan dari berbagai kelas sosial, memperluas jangkauan komunikasi dan pergerakan mereka. Namun, banyak perempuan juga menjadi korban kekejaman tentara Jepang, seperti dalam kasus Jugun Ianfu, di mana mereka dijanjikan pendidikan atau pekerjaan, tetapi banyak yang ditipu dan dijadikan perempuan penghibur. Banyak yang tidak berani bersuara setelah perang karena trauma dan rasa malu. Masalah ini diakui Jepang setelah ada tuntutan permohonan maaf dari mantan Jugun Ianfu. Selain itu, ada juga romusha, yang merupakan prajurit pekerja, tetapi sebenarnya mereka menjalani kerja paksa. Perekrutan romusha dilakukan dengan propaganda Jepang. Beberapa tertipu untuk ikut, sementara yang lain terpaksa. Banyak romusha bekerja di proyek-proyek berat dan banyak yang meninggal dalam perjalanan atau saat bekerja.

Dampak Positif Selama masa penjajahan Jepang, rakyat banyak mengalami tekanan dan penderitaan akibat sistem yang eksploitatif dan kejam. Meskipun demikian, penjajahan Jepang di Indonesia juga meninggalkan dampak positif yang masih dapat dirasakan hingga saat ini, misalnya dalam bidang pertanian dengan diperkenalkannya sistem larikan (menanam mengikuti garis lurus) dalam penanaman padi.