Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Kolonialisme dan Imperialisme

1) Perlawanan terhadap Bangsa Portugis

Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme atau penjajahan bangsa Portugis dilakukan oleh beberapa kerajaan di Nusantara. Perlawanan tersebut antara lain dilakukan oleh Kesultanan Ternate, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Aceh.

2) Perlawanan terhadap Bangsa Belanda

a) Perlawanan pada Masa VOC

VOC merupakan kongsi dagang yang mendapatkan hak istimewa oktroi sehingga memiliki kekuasaan layaknya sebuah negara di Hindia Belanda atau Nusantara. Dalam melaksanakan kegiatannya, VOC menerapkan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat di Nusantara. Hal tersebut memicu perlawanan rakyat, di antaranya oleh Kesultanan Mataram dan Kesultanan Gowa-Tallo.

b) Perlawanan pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda

(1) Perlawanan Rakyat Aceh

Perlawanan rakyat Aceh yang dikenal dengan nama Perang Aceh merupakan salah satu perang yang paling berat dan lama yang dihadapi oleh pemerintah Hindia Belanda. Perang tersebut berlangsung selama 40 tahun. Perang Aceh berawal dari keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh. Beberapa faktor yang mendorong keinginan Belanda tersebut antara lain sebagai berikut.

(a) Pemerintah Hindia Belanda ingin memperluas wilayah kekuasaannya di Nusantara. Keberadaan Kesultanan Aceh yang masih merdeka dan berdaulat menghambat gerak perluasan sekaligus melemahkan posisi Belanda di Pulau Sumatra.

(b) Sejak pembukaan Terusan Suez, jalur pelayaran internasional di Selat Malaka makin ramai. Posisi strategis Kesultanan Aceh yang menjadi pintu masuk ke Selat Malaka dapat menjadi titik lemah kekuasaan Belanda di Nusantara jika berhasil dikuasai oleh bangsa lain.

(c) Pemerintah Hindia Belanda ingin memaksimalkan penerapan Undang-Undang Agraria yang membuka keran investasi asing di Nusantara.

Pemerintah Hindia Belanda menyerang Kesultanan Aceh secara terbuka untuk pertama kalinya pada 5 April 1873 dengan 3.000 tentara. Serangan tersebut dipimpin oleh Mayor Jenderal J. H. R. Kohler yang kemudian tewas di pekarangan Masjid Raya. Tewasnya Kohler menyebabkan ekspedisi tersebut gagal. Pada bulan November di tahun yang sama, Belanda kembali menyerang Kesultanan Aceh dengan kekuatan 13.000 tentara. Serangan tersebut dipimpin oleh Letnan Jenderal J. van Swieten dan berhasil merebut istana Sultan Aceh. Namun, Sultan Mahmud Syah Il berhasil menyelamatkan diri ke Leueung Bata. Namun, beliau meninggal karena wabah kolera pada tahun 1874.

Belanda mengira bahwa Kesultanan Aceh berhasil ditaklukkan. Mereka lalu membentuk pemerintahan sipil di Aceh. Namun, rakyat Aceh terus melanjutkan perlawanannya. Muhammad Daud Syah diangkat sebagai Sultan Aceh bersama dengan Tuanku Hasyim Banta Muda sebagai pemangku sultan karena sultan masih di bawah umur. Serangan terhadap pos-pos Belanda tetap dilakukan oleh laskar Aceh yang dipimpin oleh Tuanku Hasyim, Panglima Polem Iskandar Muda Kuala, dan Teungku Cik Di Tiro. Tokoh perjuangan lainnya di antaranya adalah Teuku Imam Lueng Bata, Teuku Ibrahim Lamnga, Panglima Polem Mahmud Cut Banta, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Cut Nyak Meutia, dan Teungku Fakinah. Umumnya, perlawanan rakyat Aceh dilakukan dengan taktik gerilya. Salah satu taktik yang dilakukan adalah Teuku Umar dan pasukannya berpura-pura menyerah dan bergabung dengan pasukan Belanda. Setelah mendapatkan perlengkapan dan persenjataan, Teuku Umar kembali bergabung dengan laskar Aceh.

Perang Aceh menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah Hindia Belanda, baik korban jiwa maupun biaya. Dr. C. Snouck Hurgronje yang dikirim oleh pemerintah Belanda untuk mencari penyelesaian perang yang efektif menyarankan untuk melakukan serangan frontal dengan kekerasan. Taktik tersebut berhasil dijalankan oleh J. B. van Heutz dengan membentuk Marechausse atau Marsose (pasukan gerak cepat). Satu per satu para pemimpin Aceh gugur atau menyerah. Meskipun Perang Aceh dianggap berakhir pada tahun 1912, perlawanan bersenjata rakyat Aceh terhadap pemerintah Hindia Belanda terus berlangsung hingga tahun 1942, saat Belanda mengundurkan diri dari Aceh setelah Jepang masuk ke Nusantara.

(2) Perlawanan Rakyat Sumatra Utara

Perlawanan rakyat Sumatra Utara terhadap pemerintah Hindia Belanda salah satunya terjadi di Tapanuli selama kurang lebih 29 tahun, dimulai tahun 1878 dan berakhir tahun 1907. Pemerintah Hindia Belanda berusaha memperluas wilayah kekuasaannya setelah menguasai Sumatra Timur dan Aceh. Belanda menyerang dan berhasil menguasai Kota Natal, Mandailing, Angkola, serta Sipirok yang berada di bagian selatan dan timur Tapanuli.

Belanda menempatkan tentaranya di Tarutung dengan dalih melindungi para penyebar agama Kristen yang tergabung dalam Rhijusnhezending. Pasukan Belanda yang berkedudukan di Tarutung tersebut diserang oleh pasukan Si Singamangaraja XII yang bermarkas di Bakkara. Perang juga terjadi di Butar, Bahal Batu, Balige, Siborong-borong, Lumban Julu, dan Laguboti. Dalam penyerangan itu. pasukan Belanda dipimpin Hans Christoffel.

Pada 17 Juni 1907, Si Singamangaraja XII yang memusatkan pertahanan terakhir di Dairi gugur karena ditembak oleh Belanda. Hal tersebut membuat perang Tapanuli berakhir. Putri Si Singamangaraja XII yang bernama Lopian dan dua orang putra Si Singamangaraja XII juga ikut gugur. Putra Si Singamangaraja XII yang bernama Sabidan, Pakilim, dan Buntai diasingkan ke luar daerah Tapanuli. Sementara itu. dua putra Si Singamangaraja XII yang bernama Barita dan Pangarandang diasuh oleh pendeta Belanda di Pea Raja.

(3) Perlawanan Rakyat Sumatra Barat

Salah satu perlawanan rakyat terhadap kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda di Sumatra berkobar di Minangkabau (Sumatra Barat). Perlawanan ini berawal dari tindakan pemerintah kolonial Belanda yang memanfaatkan konflik antara Kaum Padri dan Kaum Adat.

Pada tahun 1821, Belanda masuk dalam perselisihan kedua golongan ini. Pemerintah kolonial Belanda memberi bantuan kepada Kaum Adat dalam menghadapi Kaum Padri. Perlawanan Kaum Padri dipimpin oleh Tuanku nan Renceh, kemudian oleh Datuk Bandaro, Tuanku Pasaman, dan Tuanku Imam Bonjol.

Pada periode 1825-1830, pertempuran antara pemerintah Hindia Belanda dengan Kaum Padri sempat mereda. Berkobarnya Perang Diponegoro memaksa Belanda melakukan perdamaian dengan Kaum Padri. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menyerang dan menghormati batas-batas wilayah masing-masing. Namun, setelah Perang Diponegoro berakhir, Belanda melakukan serangan kembali. Kaum Adat yang menyadari bahwa mereka dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Belanda akhirnya bersatu dengan Kaum Padri untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda.

Pasukan Belanda melakukan beberapa kali serangan ke berbagai pusat pertahanan Kaum Padri. Dengan bantuan pasukan yang dikirimkan dari Jawa, Belanda memusatkan serangannya ke daerah-daerah di sekitar Bonjol yang menjadi pusat kekuatan Kaum Padri. Perlawanan Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol berhasil memukul mundur pasukan Belanda dan membalas serangan ke berbagai pos pertahanan Belanda. Namun, jumlah pasukan dan kekuatan senjata yang tidak seimbang membuat Benteng Bonjol berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda pada tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap pada Oktober 1837, saat menghadiri undangan perundingan dari Belanda, dan dibuang ke Cianjur pada tahun 1838. Pada tahun 1839, Tuanku Imam Bonjol dipindahkan ke Ambon dan pada tahun 1841 ke Manado. Beliau wafat di Manado pada tahun 1864.

Penangkapan Tuanku Imam Bonjol tidak menghentikan perlawanan Kaum Padri. Mereka terus melakukan perlawanan terhadap pendudukan pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan Kaum Padri dapat dipatahkan sepenuhnya oleh pasukan Belanda pada tahun 1845.

(4) Perlawanan Rakyat Sumatra Selatan

Di Sumatra Selatan, pendudukan Belanda juga mendapat perlawanan dari rakyat setempat, salah satunya perlawanan dari Kesultanan Palembang. Palembang memiliki arti penting bagi pemerintah Hindia Belanda karena posisinya menghubungkan wilayah kekuasaan Belanda di Jawa dan Sumatra serta memiliki pertambangan timah di Bangka dan Belitung yang ingin dikuasai oleh Belanda. Oleh karena itu, Belanda berusaha menguasai wilayah Kesultanan Palembang. Perlawanan rakyat Palembang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badaruddin II. Mereka melakukan perlawanan saat pemerintah Hindia Belanda mengirimkan ekspedisi ke Palembang pada tahun 1818, pasca Konvensi London 1814. Ekspedisi pasukan Belanda tersebut berhasil dipukul mundur oleh rakyat Palembang. Belanda kembali melakukan serangan ke Palembang pada Juli 1819 (dikenal sebagai Perang Menteng) dan pada Oktober 1819. Kedua serangan tersebut berhasil dipatahkan oleh pasukan Kesultanan Palembang dan pasukan Belanda berhasil dipukul mundur. Namun, dalam serangan pada Juni 1821, Sultan Mahmud Badaruddin II berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda dan kemudian dibuang ke Ternate hingga akhir hayatnya pada 26 November 1852.

Setelah penangkapan Sultan Mahmud Badaruddin II, Kesultanan Palembang dipimpin oleh keponakannya, yakni Prabu Anom (Sultan Najamuddin IV) dan ayahnya, Husin Dhiauddin (Susuhunan Ahmad Najamuddin II). Masa pemerintahan keduanya terbilang amat singkat karena Prabu Anom turut melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Akibat pemberontakannya, ia ditangkap dan diasingkan ke Banda, kemudian ke Manado. Secara politis, Kesultanan Palembang dihapus keberadaannya pada tahun 1824 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

(5) Perlawanan Rakyat Jawa

Perlawanan rakyat Jawa salah satunya terjadi ketika Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda (1825-1830). Perlawanan ini dibantu oleh Sentot Alibasyah Prawirodirdjo, Kiai Mojo, dan Pangeran Mangkubumi. Perlawanan ini dilatarbelakangi campur tangan pemerintah Hindia Belanda terhadap urusan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda memasang patok-patok batas pembangunan jalan melewati tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa seizinnya. Pada pertempuran awal, Pangeran Diponegoro memperoleh kemenangan. Hal ini disebabkan pasukan Pangeran Diponegoro memiliki semangat yang tinggi untuk mengusir Belanda. Untuk menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro, pemerintah kolonial Belanda meminta bantuan pasukan dari Sumatra Barat. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda menerapkan strategi benteng stelsel untuk mempersempit ruang gerak perlawanan Pangeran Diponegoro.

Perlawanan Pangeran Diponegoro berakhir setelah pemerintah kolonial Belanda menggunakan tipu muslihat. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro diajak berunding oleh Jenderal De Kock di Magelang. Jenderal De Kock berjanji bahwa jika perundingan gagal, Pangeran Diponegoro bebas kembali ke markasnya. Namun, De Kock berkhianat. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Setelah itu, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar hingga akhir hayatnya.

(6) Perlawanan Rakyat Bali

Pada masa itu, pemerintah Hindia Belanda dan raja-raja di Bali sudah memiliki satu perjanjian. Perjanjian tersebut berisi tentang pembebasan setiap kapal Belanda yang karam di perairan Bali apabila telah dibayar. Perjanjian ini diadakan sehubungan dengan adanya hak tawan karang yang dimiliki raja-raja Bali tersebut. Hak tawan karang adalah hak para raja Bali untuk merampas kapal-kapal yang karam di perairan Bali.

Pada tahun 1844, Raja Buleleng merampas kapal Belanda yang karam di wilayah perairannya. Tindakan Raja Buleleng ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda. Hal tersebut menyebabkan ketegangan antara kerajaan Buleleng dan pemerintah Belanda. Setelah dua tahun berada pada masa ketegangan, perang pun meletus. Belanda menyerang Buleleng dan berhasil merebut istana Buleleng. Raja Buleleng yang didampingi Patih I Gusti Ketut Jelantik kemudian menyingkir ke Jagaraga. Kemudian, diadakanlah perjanjian antara Belanda dan Buleleng, tetapi gagal. Belanda kemudian menyerang Jagaraga, tetapi serangan ini dapat dipukul mundur oleh pasukan Buleleng.

Pada tahun 1849, Belanda melancarkan serangan besar-besaran terhadap kerajaan-kerajaan di Bali. Selanjutnya, Jagaraga pun dapat direbut. Setelah berhasil merebut Jagaraga, Belanda juga merebut Klungkung, Karangasem, dan Gianyar.

(7) Perlawanan Rakyat Kalimantan

Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan salah satunya dilakukan oleh rakyat Kesultanan Banjar pada tahun 1859. Hal ini disebabkan ketidaksenangan rakyat dan beberapa bangsawan Banjar terhadap campur tangan Belanda, terutama terhadap pengangkatan Pangeran Tamjidillah menjadi seorang sultan. Menurut mereka, yang lebih berhak menjadi sultan adalah Pangeran Hidayatullah.

Perlawanan terhadap Belanda dipimpin oleh Pangeran Antasari. Rakyat mengepung benteng Belanda di Pengaron. Kiai Demang Lehman bergerak di sekitar Riam Kiwa. Haji Nasrun menyerang pos Belanda di Istana Martapura. Pada tahun 1859, tiga tokoh setempat, yaitu Haji Buyasin, Kiai Lang Lang, dan Kiai Demang Lehman menyerang benteng Belanda di Tabaniau. Selain itu, Pangeran Hidayatullah juga bergerilya melawan Belanda.

Pada tahun 1862, Pangeran Hidayatullah berhasil ditangkap Belanda, kemudian dibuang ke Cianjur. Sementara itu, Pangeran Antasari meninggal dunia. Perlawanan dilanjutkan oleh Gusti Mas Said, Pangeran Mas Natawijaya, Tumenggung Surapati, Tumenggung Naro, Penghulu Rasyid, Gusti Matseman, dan Pangeran Perbatasari. Siasat yang digunakan dalam perlawanan adalah perang gerilya. Perlawanannya pun menyebar ke berbagai wilayah. Hal tersebut menimbulkan kesulitan bagi Belanda dalam mengatasi perlawanan tersebut.

(8) Perlawanan Rakyat Sulawesi Selatan

Ketika Gubernur Jenderal van der Capellen ingin memperbarui Perjanjian Bongaya, kerajaan-kerajaan di Sulawesi, terutama Kerajaan Bone, menentang keras usaha tersebut. Hal tersebut menyebabkan pemerintah Belanda mengirimkan ekspedisi militer untuk menaklukkan daerah Sulawesi Selatan. Siasat yang dilakukan adalah menempatkan pasukan di berbagai tempat yang dianggap bahaya, juga bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya.

Pada tahun 1824, Kerajaan Suppa mempersiapkan pasukan sebanyak kurang lebih 4.000 orang untuk menghadapi Belanda. Serangan Belanda melalui Parepare mendapat perlawanan hebat sehingga Belanda mengalami kekalahan.

Perlawanan lain dilakukan oleh Kerajaan Bone di bawah pimpinan Sultan Bone, Raja Putri. Pasukan Kerajaan Bone menyerang pos-pos Belanda di Pangkajene dan La'bakkang. Kapten Le Clerg, komandan pasukan Belanda di Maros, menyerang Bone dan mendapat perlawanan yang seimbang. Wilayah Kerajaan Bone yang luas, meliputi hampir seluruh Semenanjung Sulawesi Selatan, membuat Gubernur Jenderal Belanda merencanakan serangan besar-besaran. Pada tahun 1825, akhirnya Kerajaan Bone dapat ditaklukkan. Penaklukan Belanda atas Kerajaan Bone mempermudah usaha Belanda untuk menguasai kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi.

(9) Perlawanan Rakyat Maluku

Perlawanan rakyat Maluku antara lain berkobar di Pulau Saparua yang dipimpin oleh Thomas Matulessy (Pattimura) pada tahun 1817. Saat itu, Benteng Duurstede berhasil dihancurkan oleh pasukan rakyat Maluku. Residen Belanda yang bernama Van den Berg terbunuh dalam peristiwa itu. Belanda pun mendatangkan pasukan tambahan dari Ambon. Namun, pasukan ini juga berhasil dikalahkan. Perlawanan rakyat Saparua menjalar ke Ambon, Seram, dan pulau-pulau lainnya. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Maluku ini, Belanda mendatangkan pasukan dari Jawa. Maluku diblokade oleh Belanda. Mereka mengerahkan pasukannya yang demikian besar. Satu per satu wilayah di pulau itu jatuh ke tangan Belanda setelah perlawanan yang dahsyat. Ratusan orang gugur dalam pertempuran dan Pattimura pun akhirnya berhasil ditangkap Belanda. Pemimpin perlawanan kemudian digantikan oleh Martha Christina Tiahahu, seorang pejuang perempuan. Sayangnya, ia juga ditangkap. Ketika dalam perjalanan menuju tempat pengasingan di Pulau Jawa, ia pun meningggal dunia.

Akibat pemberontakan ini, pemerintah Belanda menerapkan kebijakan ketat. Rakyat Maluku, terutama rakyat Saparua, dihukum berat. Monopoli rempah-rempah pun diberlakukan kembali oleh pemerintah Hindia Belanda.