Pkn Note!
1. Sejarah Perumusan Pancasila
A. BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
Pembentukan: Dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh pemerintah Jepang dan resmi dilantik pada 29 April 1945.
Ketua: Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat.
Sidang Pertama (29 Mei – 1 Juni 1945):
Membahas calon dasar negara Indonesia merdeka.
Usulan Tokoh:
Mr. Mohammad Yamin (29 Mei 1945): Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat.
Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945): Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir dan Batin, Musyawarah, Keadilan Rakyat.
Ir. Soekarno (1 Juni 1945): Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan yang Berkebudayaan. Nama "Pancasila" diusulkan pada 1 Juni 1945 (Hari Lahir Pancasila).
Panitia Sembilan & Piagam Jakarta (22 Juni 1945):
Menghasilkan rumusan Piagam Jakarta (Jakarta Charter).
Sila pertama berbunyi: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".
Sidang Kedua (10 – 17 Juli 1945):
Membahas rancangan UUD, bentuk negara, wilayah, dan kewarganegaraan.
B. PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
Pembentukan: Dibentuk pada 7 Agustus 1945 menggantikan BPUPKI.
Ketua: Ir. Soekarno | Wakil Ketua: Drs. Mohammad Hatta.
Sidang PPKI I (18 Agustus 1945):
Mengesahkan UUD 1945.
Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
Mengubah sila pertama Piagam Jakarta menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" demi menjaga persatuan bangsa.
2. Nilai-Nilai Sila Pancasila
Sila ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengakuan terhadap keberadaan Tuhan YME.
Mengembangkan sikap toleransi dan kebebasan beribadah antarumat beragama.
Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
Pengakuan atas persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia.
Sila ke-3: Persatuan Indonesia
Mengutamakan persatuan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi/golongan.
Menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan rasa cinta tanah air.
Sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan.
Menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak.
Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Bersikap adil serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Mengembangkan semangat gotong royong dan menghargai karya orang lain.
3. Kedudukan dan Fungsi Pancasila
Dasar Negara: Landasan hukum dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
Pandangan Hidup Bangsa (Way of Life): Pedoman dan petunjuk arah dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.
Ideologi Negara: Sistem nilai dan cita-cita dasar berbangsa dan bernegara.
Kepribadian Bangsa: Identitas khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lainnya.