MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1959 [Autosaved].pptx (1)
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Periode ini ditandai dengan adanya kebangkitan politik di Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno sebagai Presiden.
Page 1: Judul
MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1959 - 1966
Page 2: Kegagalan Konstituante
Konteks: Konstituante hasil Pemilu 1955 tidak berhasil menyusun undang-undang dasar.
Penyebab:
Perdebatan yang berkepanjangan dalam konstituante.
Perselisihan antar partai politik.
Desakan untuk kembali ke UUD 1945.
Langkah selanjutnya:
Soekarno mengusulkan kembali penerapan UUD 1945.
Pembubaran konstituante melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959.
Page 3: Konsepsi Presiden 1957
Pokok Pemikiran:
Pemberlakuan sistem Demokrasi Terpimpin sebagai bentuk pembaruan politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat.
Pembentukan Kabinet Gotong Royong mencakup wakil partai dan golongan karya.
Page 4: Dinamika Politik dan Ekonomi
Dinamika Politik:
Perkembangan peta kekuatan politik nasional.
Peran aktif Presiden Soekarno.
Politik luar negeri yang menekankan konfrontasi.
Dinamika Ekonomi:
Penetapan sistem ekonomi terpimpin dan kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi.
Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan kebijakan sanering.
Page 5: Dekret Presiden 5 Juli 1959
Latar Belakang:
Pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945.
Isi dkk Dekret:
Pembubaran konstituante.
UUDS 1950 tidak berlaku, kembali ke UUD 1945.
Pembentukan MPRS.
Situasi Politik setelah Dekret:
Kabinet Djuanda digantikan oleh Kabinet Kerja.
Pidato Soekarno "Penemuan Kembali Revolusi Kita" menjadi Manifesto Politik.
Page 6: Peta Kekuatan Politik
Ideologi dan Sistem:
UUD 1945, Sosialisme Indonesia, dan Demokrasi Terpimpin.
Gagasan Manipol-USDEK sebagai ideologi resmi dan haluan negara.
Page 7: Peran Soekarno
Soekarno sebagai pusat kekuasaan, memperkenalkan ideologi baru seperti Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis).
Transformasi struktur pemerintahan dengan pembentukan MPRS dan DPR-GR.
Page 8: Pembebasan Irian Barat
Latar Belakang:
Penundaan Belanda dalam menyelesaikan masalah Irian Barat.
Soekarno menegaskan perjuangan hingga Irian Barat kembali ke NKRI.
Politik Internasional: Pertarungan politik, ekonomi, dan militer di tingkat global.
Page 9: Cara Pembebasan Irian Barat
Usaha Indonesia melalui:
Diplomasi.
Konfrontasi politik.
Konfrontasi militer.
Konfrontasi ekonomi.
Page 10: Upaya Diplomasi
Jakarta berjuang untuk mendapatkan dukungan internasional di PBB.
Keputusan membatalkan hasil KMB dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.
Page 11: Konfrontasi Militer
Tindakan melawan Belanda:
Menasionalisasi perusahaan Belanda dan membatalkan utang.
Operasi militer di Irian Barat, penetapan Trikora.
Page 12: New York Agreement
Perundingan antara Indonesia dan Belanda.
Penyerahan Irian Barat kepada UNTEA.
PEpera 1969 mengonfirmasi Irian Barat sebagai bagian dari RI.
Page 13: Konflik dengan Malaysia
Pembentukan Federasi Malaysia dan reaksi Soekarno.
Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1964.
Page 14: Politik Mercusuar
Merupakan politik yang mencari kemegahan internasional.
Page 15: Indonesia Keluar dari PBB
Penyebab: PBB menerima Malaysia dan tidak merombak struktur organisasi.
Dampak: Indonesia kehilangan platform untuk memperjuangkan kepentingan internasional.
Page 16: Sistem Ekonomi Terpimpin
Pengawasan pada alat produksi untuk mencapai stabilitas ekonomi.
Nasionalisasi perusahaan asing dan pengorganisasian ekonomi.
Page 17: Dewan Perancang Nasional
Didirikan: 15 Agustus 1959 untuk merencanakan pembangunan.
Perubahan nama ke Bappenas pada 1963.
Page 18: Kebijakan Devaluasi
Devaluasi uang Rupiah di tahun 1959 sebagai langkah mengatasi inflasi.
Page 19: Mengatasi Inflasi
Kebijakan membekukan simpanan di bank dan penghematan pemerintah.
Page 20: Deklarasi Ekonomi 1963
Mendorong investasi swasta dan mendapatkan bantuan dari IMF.
Masalah utama: kegagalan memperoleh pinjaman.
Page 21: Dana Revolusi
Diperoleh dari instruksi presiden dan digunakan untuk proyek mercusuar.
Page 22: Kebijakan Partai Politik
Pembatasan kegiatan partai selama Demokrasi Terpimpin.
Hanya sembilan partai yang diakui oleh pemerintah.
Page 24: OLDEFO dan NEFO
OLDEFO: Kekuatan lama yang mendukung kolonialisme.
NEFO: Negara-negara baru melawan kapitalisme dan kolonialisme.
Page 26: GANEFO
Definisi: Menjadi arena bersaing dengan Olimpiade, mempromosikan anti-kolonialisme.
Page 28: Dominasi PKI
Dominasi PKI melalui Nasakom dalam kehidupan masyarakat.
Penindasan terhadap media dan pergerakan mahasiswa.
Page 29: Pendidikan
Pendirian universitas baru, kebijakan pendidikan yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan siswa.
Page 30: Kebudayaan
Pembatasan terhadap seni, media, dan budaya yang tidak sejalan dengan pemerintah.
Page 31: Pelarangan Musik Barat
Kebijakan untuk menghapus pengaruh musik barat berlandaskan semangat nasionalisme.