Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Perjuangan Mewujudkan Negara Kesatuan

Pembentukan Kemerdekaan dan Pelaksanaan Proklamasi Indonesia

• Penyerahan Jepang kepada Sekutu:

  • Pada tanggal $15$ Agustus, pukul $12.00$ waktu Tokyo, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada pihak Sekutu.

  • Berita penyerahan ini didengar oleh golongan muda yang segera mendesak Sukarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

• Perbedaan Pendapat Golongan Tua dan Muda:

  • Golongan Tua (Sukarno, Hatta, dll.): Awalnya meragukan berita penyerahan tersebut. Sukarno berpendapat bahwa jika berita itu benar, pelaksanaannya harus melibatkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang ia ketuai bersama Hatta sebagai wakil.

  • Golongan Muda (Sukarni, Syahrir, dll.): Menuntut agar kemerdekaan merupakan murni usaha bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari pihak Jepang.

• Peristiwa Rengasdengklok:

  • Terjadi pada tanggal $16$ Agustus, mulai subuh hingga sore hari.

  • Golongan muda melakukan pengungsian terhadap Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok dengan tujuan mengamankan mereka dari pengaruh Jepang.

  • Tindakan ini sangat krusial dalam mempercepat proses lahirnya proklamasi pada tanggal $17$ Agustus $1945$.

• Makna Proklamasi Kemerdekaan:

  • Menandai berakhirnya era penjajahan dan dimulainya era kebebasan bagi bangsa Indonesia.

  • Melenyapkan segala bentuk tekanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari pihak asing.

  • Berfungsi sebagai "jembatan emas" atau batas nyata menuju masyarakat baru yang mandiri dalam menentukan jalan hidupnya.

  • Merupakan tonggak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kehidupan Politik Dan Perjuangan Pengakuan Kedaulatan Negara

1. Sidang PPKI I (18 Agustus 1945)

• Keputusan Strategis:

  • Pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian populer disebut Undang-Undang Dasar $1945$.

  • Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden: Atas usulan Otto Iskandardinata, Sukarno dan Hatta dipilih secara aklamasi.

  • Pembentukan Komite Nasional: Komite ini dibentuk untuk menjalankan fungsi legislatif sementara sebelum terbentuknya DPR.

2. Sidang PPKI II (19 Agustus 1945)

• Pembentukan Panitia Kecil: Sukarno menunjuk Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimejo.

• Pembagian Wilayah: Indonesia dibagi menjadi $8$ provinsi, yaitu:

  1. Sumatra

  2. Jawa Barat

  3. Jawa Tengah

  4. Jawa Timur

  5. Sunda Kecil (Nusa Tenggara)

  6. Sulawesi

  7. Kalimantan

  8. Maluku

• Koreksi terhadap BPUPKI: Pembagian ini berbeda dengan rancangan BPUPKI yang menyertakan Semenanjung Malaya, Kalimantan Utara, Timor Portugis, dan Irian secara keseluruhan. Pertimbangannya adalah:

  • Pesan Terauchi di Dalat agar tidak memasukkan wilayah jajahan Inggris guna menghindari konflik militer karena posisi Jepang yang hampir kalah.

  • Menghindari konflik diplomatik dengan pihak Inggris dan Portugis.

  • Prinsip bangsa Indonesia yang tidak ingin melakukan penjajahan terhadap bangsa lain setelah lepas dari penjajahan.

• Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP):

  • Rapat di Jalan Gambir Selatan (Merdeka Selatan) melibatkan tokoh seperti Sukarno, Hatta, Mr. Sartono Suwirjo, Otto Iskandardinata, Sukarjo Wirjopranoto, dr. Buntaran, Mr. A.G. Pringgodigdo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan dr. Tajuluddin.

  • Keanggotaan disepakati sebanyak $60$ orang.

  • Fungsi KNIP: Sebagai pembantu presiden sebelum terbentuknya MPR dan DPR.

• Pembentukan Departemen: Menetapkan $12$ departemen dan $1$ menteri negara dalam kondisi darurat sebagai formalitas administratif.

• Pertahanan Negara:

  • Menolak rencana pembelaan negara dengan unsur politik perang.

  • Membubarkan tentara PETA di Jawa dan Bali karena status hukum internasionalnya yang tidak pasti sebagai bentukan Jepang.

  • Presiden mengundang tokoh militer untuk membentuk tentara kuat, yang melahirkan Tentara Republik Indonesia (TRI), bersumber dari eks-PETA dan HEIHO.

3. Sidang PPKI III (22 Agustus 1945)

• Pertemuan dipimpin oleh Hatta di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa (Gambir Selatan). Hasilnya:

  1. Penetapan KNIP sebagai badan yang berfungsi sebagai Pusat Dewan Perwakilan Rakyat hingga pemilu, disusun dari tingkat pusat hingga daerah.

  2. Pencanangan PNI (Partai Nasional Indonesia) sebagai partai tunggal negara, namun kemudian dibatalkan karena:

     • PNI tidak ingin dianggap sebagai manifestasi PPKI semata.

     • Sistem partai tunggal identik dengan komunisme; Indonesia menghindari hilangnya simpati dari Amerika Serikat yang demokratis demi mempermudah pengakuan internasional.

  3. Pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat) sebagai penjaga keamanan umum di tiap daerah.

Perkembangan KNIP dan Perubahan Sistem Pemerintahan

• Perubahan Jumlah Anggota KNIP: Dari $60$ orang bertambah menjadi $136$ orang. Diumumkan tanggal $25$ Agustus dan dilantik tanggal $29$ Agustus.

• Keppres No. "X" (16 Oktober 1945): Memberikan kekuasaan legislatif kepada KNIP untuk ikut serta menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

• Maklumat Politik (3 November 1945):

  • Didesak oleh Sutan Syahrir (Ketua Badan Pekerja KNIP) dan ditandatangani oleh Wakil Presiden Hatta.

  • Berisi dorongan pembentukan partai-partai politik untuk mewadahi aliran ideologi masyarakat sebelum pemilihan umum Januari $1946$.

  • Dampaknya muncul partai baru seperti: PNI, PKI, PBI, Partai Katolik, Partai Kristen, dan Partai Rakyat Sosialis.

• Rapat Pleno KNIP (25-26 November 1945):

  • Membahas kedudukan Komite Nasional, pembentukan partai, politik luar/dalam negeri, dan perubahan susunan pemerintahan.

  • Perubahan Sistem: Mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari Presidensiil menjadi Parlementer. Ini dicatat sebagai bentuk penyimpangan pertama terhadap UUD $1945$.

Perjuangan Bersenjata Melawan Sekutu (AFNEI)

• Pimpinan Militer: Menteri Keamanan Rakyat, Supriyadi, tidak aktif sehingga digantikan oleh Moh. Sulyoadikusumo. Kolonel Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR pada $18$ Desember $1945$.

• Kedatangan AFNEI (Allied Forces For Netherlands East Indies):

  • Tiba tanggal $29$ September $1945$ dipimpin Letjend Sir Phillip Christison (Tentara Gurka).

  • Tugas AFNEI: Menerima penyerahan Jepang, melucuti senjata, memulangkan tentara Jepang, membebaskan tawanan perang (internees/APWI), menjaga ketertiban, dan mengadili penjahat perang.

• Distribusi Divisi AFNEI:

  • Divisi India 23: Pimpinan Majend D.C. Hawthorn (Barat/Jakarta, $29$ September $1945$).

  • Divisi India 5: Pimpinan Majend Mansergh (Timur/Surabaya, $9$ November $1945$).

  • Divisi India 26: Pimpinan Majend Chambers (Sumatra/Medan).

  • Kekuatan: Tiap divisi terdiri dari $24.000$ prajurit ($1$ Brigade = $6.000$ prajurit).

• Konflik Daerah Utama:

  • Surabaya: Kedatangan Brigjend Mallaby ($25$ Oktober $1945$) berujung pada Pertempuran $10$ November $1945$. Melibatkan tokoh pemuda Sutomo (Bung Tomo).

  • Ambarawa/Magelang: Brigjend Bethell tiba $20$ November $1945$. Letkol Isdiman gugur, digantikan Kolonel Sudirman yang menggunakan taktik "Sapit Urang" dalam Palagan Ambarawa.

  • Bandung: Dipimpin Brigjend Mac. Donald (Oktober $1945$). Berujung pada peristiwa "Bandung Lautan Api". Tokoh Muhammad Toha dan Ramdan gugur meledakkan gudang mesiu Belanda di Dayeuhkolot.

  • Medan: Brigjend T.E.D. Kelly tiba $9$ Oktober $1945$. Terjadi peristiwa "Medan Area" yang dipimpin Ahmad Tahir.

Perjuangan Diplomasi: Linggarjati dan Renville

1. Persetujuan Linggarjati

• Awal Negosiasi: Dimulai $10$ Februari $1946$. Penengah: Sir Archibald Clark Kerr (Inverchapel). Pihak Belanda (Van Mook) menginginkan bentuk Federasi Commonwealth di bawah Belanda dengan masa peralihan $10$ tahun.

• Respon Sukarno (12 Maret 1946): Menuntut pengakuan kedaulatan penuh atas eks-Hindia Belanda, penarikan tentara Belanda, dan penghentian aksi militer.

• Puncak Linggarjati (15 November 1946): Indonesia diwakili Sutan Syahrir, Belanda oleh Schermerhorn, penengah Lord Killearn.

• Isi Perjanjian:

  1. Pengakuan de facto atas Jawa, Sumatra, dan Madura.

  2. Pembentukan Negara Indonesia Serikat (NIS) pada $1$ Januari $1949$.

  3. NIS masuk dalam Uni Indonesia-Belanda di bawah Ratu Belanda.

• Kontroversi Domestik: Muncul "Benteng Republik Indonesia" (PNI, Masyumi, Persatuan Perjuangan) yang menolak karena menginginkan kemerdekaan $100\%$. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. $6$ (29 Desember $1946$) untuk menambah anggota KNIP dari $200$ menjadi $514$ orang agar perjanjian bisa diratifikasi (disahkan $25$ Maret $1947$).

2. Agresi Militer Belanda I

• Belanda menuntut pembentukan pemerintahan federal sementara dan Gendarmerie (pasukan keamanan gabungan) masuk ke wilayah RI.

• PM Amir Syarifuddin menolak tuntutan ini pada $17$ Juli $1947$.

• Belanda meluncurkan Agresi I pada $21$ Juli $1947$. Dunia internasional bereaksi; PBB memerintahkan gencatan senjata pada $4$ Agustus $1947$.

3. Persetujuan Renville

• PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN): AS (Dr. Frank Graham), Belgia (Paul Van Zeeland), Australia (Richard Kirby).

• Isi Perjanjian (17 Januari 1948):

  • Belanda berkuasa hingga RIS terbentuk.

  • RI sejajar dengan Belanda dalam Uni.

  • Batas wilayah menyusut mengikuti "Garis Van Mook".

  • Tentara RI harus hijrah dari daerah pendudukan Belanda.

• Dampaknya: Kabinet Amir Syarifuddin jatuh; muncul pemberontakan PKI Madiun.

Agresi Militer II dan Perjuangan Rakyat

• Serangan ke Yogyakarta (19 Desember 1948): Belanda menawan Sukarno-Hatta.

• Respon Pemerintah:

  • Mandat kepada Syafruddin Prawiranegara membentuk PDRI di Bukittinggi.

  • Mandat cadangan kepada Mr. AA. Maramis dkk. di India.

  • Jendral Sudirman memimpin perang gerilya.

• Serangan Militer Terkenal:

  • Serangan Umum $1$ Maret $1949$ di bawah pimpinan Letkol Suharto.

  • Serangan Kota Solo (Agustus $1945$) dipimpin Slamet Riyadi.

• Resolusi PBB (24 Januari 1949): Menuntut penghentian permusuhan dan pembebasan pimpinan RI.

Konflik Internal: Pemberontakan PKI Madiun

• Pasca Renville, Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) sebagai oposisi.

• Kedatangan Muso (Moskow): Memperkuat agitasi. Tanggal $18$ September $1948$ memproklamasikan Republik Soviet Indonesia di Madiun.

• Penumpasan: Dilakukan oleh A.H. Nasution dkk. Muso tewas tertembak dan Amir dihukum mati.

• Signifikansi: Menunjukkan kepada Barat (khususnya AS) bahwa Indonesia anti-komunis, sehingga bantuan Marshall Plan ke Belanda diancam akan dihentikan jika Belanda tidak berdamai dengan Indonesia.

Persetujuan Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar (KMB)

1. Roem-Royen (14 April 1949)

• Delegasi: Moh. Roem (RI) dan J.H. Van Royen (Belanda). Penengah: UNCI (pengganti KTN).

• Hasil: Ibukota kembali ke Yogyakarta, pembebasan tahanan politik, dan persiapan KMB.

• Kejadian penting: Sukarno-Hatta kembali ke Yogya $6$ Juli $1949$. Gencatan senjata diumumkan $3$ Agustus $1949$, meski bentrokan kecil tetap terjadi hingga Oktober.

2. Persiapan KMB dan BFO

• Pendekatan terhadap BFO (negara bentukan Belanda) untuk membentuk front bersama. RI (Hatta) dan BFO (Sultan Hamid II) menyepakati APRIS sebagai angkatan perang nasional dengan inti TNI.

3. Pelaksanaan KMB di Den Haag (23 Agustus - 2 November 1949)

• Delegasi: Hatta (RI), Sultan Hamid II (BFO), Maarseveen (Belanda), Chritchley (UNCI).

• Debat Utama: Masalah hutang Hindia Belanda dan bentuk Uni.

• Hasil KMB:

  1. Penyerahan kedaulatan kepada RIS akhir Desember $1949$.

  2. Masalah Irian Barat ditunda $1$ tahun.

  3. Pembubaran KNIL dan masuknya anggota KNIL ke APRIS.

  4. Misi militer Belanda melatih APRIS.

• Realisasi: Sukarno dilantik sebagai Presiden RIS ($17$ Desember $1949$). Penyerahan kedaulatan dilaksanakan $27$ Desember $1949$ di Ruang Tahta Amsterdam.

Upaya Kembali Menjadi Negara Kesatuan (NKRI)

• Struktur RIS: Terdiri dari $7$ negara bagian (RI, Sumatra Selatan, Jawa Timur, Indonesia Timur, Pasundan, dll.) dan $9$ satuan kenegaraan (Kalimantan Barat, Riau, Belitung, dll.).

• Kabinet RIS: Merupakan Zaken Kabinet (Kabinet ahli). Perdana Menteri: Moh. Hatta. Menteri Pertahanan: Sultan Hamengkubuwono IX.

• Penyebab Keruntuhan RIS:

  • Rakyat tidak mendukung negara boneka.

  • Sistem federal dianggap alat pecah belah Belanda.

  • Rongrongan militer seperti APRA (Westerling), Andi Aziz (Makassar), dan RMS (Soumokil).

• Proses Penyatuan:

  • $8$ Maret $1950$: Pemerintah RIS mengeluarkan UUD Darurat.

  • $5$ April $1950$: Hanya tersisa $3$ negara bagian (RI, NIT, NST).

  • $19$ Mei $1950$: Kesepakatan Hatta (RIS) dan Abdul Halim (RI) untuk membentuk negara kesatuan.

  • $15$ Agustus $1950$: Pengesahan UUDS $1950$.

  • $17$ Agustus $1950$: RIS resmi dibubarkan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi berdiri kembali.