4. Kekuasaan dan Legitimasi

Konsep Kekuasaan

• Etimologi:

  • Berasal dari kata 'kuasa,' yang berarti kemampuan, kesanggupan berbuat, kekuatan, wewenang untuk mengatur/memerintah, atau memegang jabatan.

  • Kekuasaan melekat pada jabatan atau diri seseorang.

• Jenis Kekuasaan:

  • Position Power: Kekuasaan yang melekat pada posisi seseorang dalam sebuah organisasi.

  • Personal Power: Kekuasaan yang berasal dari pribadi seseorang sebagai hubungan sosialnya.

• Pengertian Dasar:

  • Kekuasaan adalah cara memaksa (atau tidak memaksa) agar orang atau kelompok mengikuti/mematuhi.

  • Kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bahkan tidak ingin ia lakukan, melalui paksaan.

Pandangan Ahli tentang Kekuasaan

• John Locke (1632 – 1704):

  • Kekuasaan negara didasarkan pada asas 'pactum unionis' (perjanjian antarindividu membentuk negara) dan 'pactum subjectionis' (perjanjian antara individu dan negara).

  • Pactum unionis memberikan mandat kepada negara.

  • Mandat rakyat memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk mengelola negara berdasarkan konstitusi dalam pactum subjectionis.

• Jean Bodin (1539-1596):

  • Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam negara.

  • Sifat kedaulatan: tunggal, asli, dan tidak dapat dibagi-bagi.

  • Tunggal: Hanya ada satu kekuasaan tertinggi.

  • Asli: Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain.

  • Abadi: Kekuasaan negara berlangsung terus-menerus.

  • 'Sovereignity' (bahasa Inggris), 'Souvereneteit' (bahasa Belanda) artinya tertinggi.

Teori Kekuasaan

• Negara terbentuk karena adanya kekuasaan.

• Kekuasaan berasal dari yang terkuat.

• Negara terjadi karena orang yang memiliki kekuatan menaklukkan yang lemah.

• Pendapat Ahli:

  • Kalikles: Dalam alam bebas, yang lebih baik memperoleh kekuasaan lebih besar, yang kuat memerintah yang lemah.

  • Voltaire: “Raja yang pertama ialah pahlawan yang menang perang.”

  • Karl Marx: Negara adalah hasil pertarungan kekuatan ekonomi dan alat pemeras yang kuat terhadap yang lemah; negara akan lenyap jika perbedaan kelas tidak ada.

Pembagian Kekuasaan

• John Locke (1632-1704) - Trias Politica ('Two Treatises of Government'):

  1. Legislatif: Membuat undang-undang.

  2. Eksekutif: Melaksanakan undang-undang.

  3. Federatif: Melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain.

• Baron Montesquieu (1689 – 1755) - 'L’Esprit des Lois' (The Spirit of the Laws):

  1. Legislatif: Membuat undang-undang.

  2. Eksekutif: Menyelenggarakan undang-undang.

  3. Yudikatif: Mengadili pelanggaran undang-undang.

Kekuasaan dan Negara

• Kedaulatan adalah wewenang penuh dalam wilayah negara.

• Pemegang kedaulatan memiliki kewenangan mengatur negara.

• Organisasi berdaulat mendapatkan legitimasi (religius, hukum, konstitusi, internasional).

• Isi kedaulatan adalah kewilayahan.

• Konsep Kewilayahan:

  • Membatasi sebuah bangsa.

  • Menentukan keanggotaan dalam organisasi.

Konsep Legitimasi

• Kekuasaan adalah wewenang dalam bentuk aktif.

  • Seseorang berkuasa memiliki wewenang untuk memerintah.

• Wewenang:

  • Potensi yang ada pada seseorang untuk berkuasa.

  • Sumber daya.

  • Hak yang berdiri di atas kebebasan.

• Wewenang membutuhkan relasi agar diakui keberadaannya (legitimasi).

• Legitimasi adalah pengakuan keabsahan atau kekuasaan.

• Seseorang berwewenang dan berinteraksi tidak bisa dikatakan punya kekuasaan jika relasi dan wewenangnya tidak diakui.

• Tiga Macam Legitimasi:

  • Legitimasi Religius: Sumber legitimasi berasal dari argumentasi transendental.

    • Example: The Pope's authority in the Catholic Church.

  • Legitimasi Elitis: Legitimasi berasal dari kemampuan khusus yang dimiliki.

    • Example: A renowned scientist leading a research project.

  • Legitimasi Demokratis: Legitimasi berasal dari kedaulatan rakyat.

    • Example: Elections in a democratic country.

Legitimasi dan Hukum

• Legalitas: Semua hubungan kekuasaan harus berdasarkan hukum.

• Legitimasi Etis: Semua hubungan kekuasaan harus berdasar pada pertimbangan etika.

• Hakikat kekuasaan, wewenang, dan legitimasi adalah manusia sebagai subjek.

Hubungan Kekuasaan dan Legitimasi

• Sumber-Sumber Legitimasi (Max Weber):

  1. Tradisi: Membenarkan status kepemimpinan/kekuasaan. Contoh: Ratu Inggris, Sultan Hamengku Buwono.

  2. Kharisma: Pancaran watak kepribadian yang luar biasa. Contoh: Paus Paulus Yohanes II, Dalai Lama, Gandhi, Soekarno, Hitler.

  3. Legalitas Formal: Berdasarkan prosedur rasional dan legal. Contoh: Presiden, Dosen.

• Legitimasi (Zippelius):

  • Legitimasi Berdasarkan Wewenang: Mempertanyakan wewenang dari segi fungsi dan tujuan penggunaannya.

  • Wewenang tertinggi dalam dimensi politis: hukum dan kekuasaan (eksekutif) negara.

  • Legitimasi Subjek Kekuasaan: Mempertanyakan dasar wewenang seseorang/kelompok untuk membuat undang-undang dan memegang kekuasaan negara.

Kekuasaan dan Legitimasi menurut UUD 1945

• Hukum dasar UUD 1945 membedakan:

  1. Legislatif: Membuat undang-undang.

  2. Eksekutif: Melaksanakan undang-undang.

  3. Yudikatif: Mengadili pelanggaran undang-undang.

• Sistem ketatanegaraan RI menurut UUD 1945 khas menurut kepribadian bangsa Indonesia, tidak menganut sistem negara manapun.

• Sistem ketatanegaraan RI tidak terlepas dari ajaran Trias Politica, Montesquieu.

  • Pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga: legislatif, eksekutif, yudikatif.

  • Masing-masing kekuasaan diserahkan kepada badan mandiri (tidak saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggung-jawaban).

  • Tetapi saat ini saling meminta pertanggung-jawaban.

Kekuasaan dan Legitimasi dalam Pandangan Kristen (Stephen C. Perks)

• Tuhan menentukan dan menetapkan kekuasaan dan siapa yang berkuasa.

  • Manusia mendapat legitimasi dari Allah.

• Otoritas politik: Pemegang kekuasaan harus menjalankan tugas secara adil, memiliki ketegasan untuk menghukum kejahatan.

  • Hukum Tuhan berlaku atasnya.

• Harus ada pembagian tugas: eksekutif, legislatif, yudikatif, diplomatik, militer, dll.

• Penguasa harus melalui pemilihan yang dilakukan oleh rakyat.