Catatan UTS KIM

PERSIAPAN UTS KIM REGULASI TERKAIT KEGIATAN USAHA PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL

Landasan Hukum Utama

  1. UUD 1945 Pasal 33

    • Ayat 3:

      • Mengatakan bahwa kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

      • Penambangan, pengolahan, dan pemurnian harus untuk kemakmuran masyarakat.

      • Dilarang monopoli, oligopoli, dan praktik kartel.

      • Negara mengontrol tetapi bukan memiliki.

      • Pelaku usaha diizinkan: koperasi, BUMN/BUMD, swasta.

    • Ayat 4:

      • Ekonomi nasional berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, keberlanjutan, dan keseimbangan.

  2. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

    • Diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2020.

    • Pasal 95 Ayat 1c: Wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batubara.

    • Pasal 102:

      • Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah melalui:

        • Pengolahan dan pemurnian mineral logam.

        • Pengolahan mineral bukan logam.

        • Pengolahan batuan.

    • Ayat 2 dan 3: Memungkinkan pengembangan batubara dengan batasan tertentu.

  3. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

  4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

  5. PP No. 23 Tahun 2010: Pelaksanaan kegiatan pertambangan.

  6. PP No. 55 Tahun 2010: Pembinaan dan pengawasan pertambangan.

  7. PERMEN ESDM No. 25 Tahun 2018: Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.

Tahapan Kegiatan Usaha Pertambangan

  1. Penyelidikan Umum: Mengetahui kondisi geologi dan mineralisasi.

  2. Eksplorasi: Mendapat informasi terperinci tentang lokasi dan kualitas mineral.

  3. Studi Kelayakan: Menentukan kelayakan teknis dan ekonomis dengan analisis dampak lingkungan.

  4. Operasi Produksi: Meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan.

Pengelompokkan Usaha Pertambangan

  1. Pertambangan mineral: meliputi mineral radioaktif, logam, bukan logam, dan batuan.

  2. Pertambangan batubara.

Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Struktur Kegiatan IUP Operasi Produksi:

  1. Konstruksi: Menyediakan alat dan sarana pertambangan.

  2. Penambangan: Pengupasan, penggalian, dan pengangkutan.

  3. Pengolahan dan Pemurnian: Meningkatkan mutu mineral dan batubara.

  4. Pengangkutan dan Penjualan: Mematuhi batasan minimal sebelum penjualan.

Pengolahan dan Pemurnian

  • Pengolahan: Meningkatkan mutu mineral tanpa merubah sifat dasarnya.

  • Pemurnian: Menghasilkan produk baru dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda.

DAN Lain-lain

  • IUP OP dan IUPK OP harus melakukan kerjasama untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian.

  • Proses perizinan termasuk pengajuan, evaluasi, dan penerbitan IUP.

REGULASI TERKAIT LIMBAH INDUSTRI METALURGI

Limbah Industri

  • Padat: Tailing, sludge.

  • Cair: Sisa hasil pengolahan.

  • Gas: CO, CO2, gas berbahaya lain.

Dasar Hukum Pengelolaan Limbah

  1. UU No. 32 Tahun 2009: Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

  2. PP No. 101 Tahun 2014: Pengelolaan limbah B3.

Prosedur Pengelolaan Limbah B3

  • Penanganan termasuk pengurangan, penyimpanan, pengumpul, pengangkutan dan pengolahan dengan izin.

  • Kewajiban penghasil limbah untuk mencatat jenis dan karakteristik limbah.

PENGEMBANGAN YANG BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)

Prinsip Pembangunan

  • Fokus pada peningkatan recovery, efisiensi energi, pengurangan limbah, dan konservasi.

  • Menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

KEBIJAKAN DUKUNGAN INDUSTRI METALURGI

Tugas dan Fungsi Pemerintah

  1. Merumuskan kebijakan.

  2. Melakukan regulasi dan supervisi.

  3. Membuat izin dan memonitor kegiatan.

Kebijakan Pertambangan

  • Memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, transparansi, dan investasi.

  • Konservasi sumber daya mineral untuk keberlanjutan.

  • Pembaruan diterapkan untuk pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan.